Suara.com - Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti kebebasan akademik yang semakin terbelenggu.
Ia mengungkapkan bahwa kampus dijadikan alat kekuasaan dengan membatasi kritik dan mengintervensi kebijakan akademik.
Ubedilah menyoroti pembungkaman akademisi di kampus yang semakin sistematis.
Ia menilai, universitas yang seharusnya menjadi ruang kebebasan intelektual, justru dikendalikan oleh kepentingan politik dan kekuasaan.
Menurutnya, perubahan status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) semakin mempersempit ruang gerak dosen dan mahasiswa dalam menyuarakan kritik.
Diketahui pada 2022, Ubedilah melaporkan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini disebutnya berdasarkan data yang kuat.
“Saya melakukan itu kan based on data, untuk kepentingan republik. Karena saya terlalu gregetan dengan fakta dan data itu. Saya ke sana pakai data sehingga saya tenang, biarin aja orang mau ngomong apa,” katanya yang dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (18/2/2025).
Tak lama setelah laporan tersebut, Ubedilah dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi (Koorprodi) di UNJ.
Ia menduga pencopotannya bukan hanya karena pelaporan itu, tetapi juga karena keberaniannya menolak berbagai kebijakan kampus yang dinilainya bermasalah.
Baca Juga: Ubedilah Badrun Kritik Kebijakan Kampus Mengelola Tambang: Makin Ngaco dan Aneh
Salah satunya adalah penolakan terhadap usulan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada seorang menteri.
“Saya tolak, argumen saya bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya nggak jadi,” ungkapnya.
Ubedilah juga menyinggung laporan Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024.
“Jadi terkonfirmasi, bukan fitnah. Kenapa OCCRP menempatkan Jokowi sebagai terkorup? Karena Jokowi melakukan praktik-praktik yang koruptif secara sistemik. Seperti merubah undang-undang, merusak pemilu, memaksakan anaknya menjadi cawapres, dan seterusnya,” jelasnya.
Akibat sikap kritisnya, Ubedilah mengaku mengalami berbagai bentuk tekanan, termasuk teror dan intimidasi.
“Saya diteror, rektor didatangi juga. Ada orang-orang aneh yang datang. Saya tunjukin data. Kalau saya salah, coba tunjukkan mana salahnya,” katanya.
Selain itu, Ubedilah juga menyoroti intervensi kekuasaan terhadap kampus.
Ia mengklaim bahwa rektor UNJ kerap mendapat tekanan dari oknum kepolisian karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan.
“Rektor sering ditelpon oleh partai cokelat itu, dan rektor menyatakan pada seseorang bahwa merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya,” ujarnya.
Meskipun dicopot dari jabatannya, Ubedilah menegaskan bahwa ia akan terus bersuara. Baginya, jabatan di kampus bukanlah tujuan utama sebagai akademisi.
“Saya diberhentikan dari Koorprodi, saya tetap akan bersuara. Karena mendapatkan kue kecil kekuasaan di kampus bukan tujuan utama sebagai dosen,” tegasnya.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
