Jokowi Disebut Kritik PSI Lewat 'Partai Super Tbk', PSI Beri Balasan Menohok ke Guntur Romli

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara menanggapi pernyataan Politisi PDIP M Guntur Romli. PSI meminta Guntur tak mencampuri urusan partai lain.

Hal itu ditegaskan oleh Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan. Guntur sebelumnya mencurigai jika adanya gagasan Presiden ketujuh RI Jokowi soal partai super Tbk adalah untuk mengkritik PSI.

"Dapur berbeda-beda, silakan urus dapur masing-masing. Keputusan soal partai super terbuka ini hasil rembuk DPP dan Dewan Pembina PSI," kata Wiryawan kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Guntur dalam pernyataannya menyebut jika wewenang kekuasaan di PSI adalah dipegang oleh Dewan Pembina bukan Ketua Umum.

Wiryawan menegaskan, jika PSI menghormati cara masing-masing partai dalam menentukan ketua umum.

"Sebaliknya, kami berharap pihak-pihak lain untuk tidak mengomentari hal-hal tidak dipahami dan stop menebar ilusi," pungkasnya.

Penyataan Guntur

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) M Guntur Romli menilai gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi terkait Partai Super Tbk adalah untuk mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya kekuasaan Dewan Pembina berada di atas Ketua Umum.

"Ide Jokowi Soal Partai "Super Tbk" adalah Kritik pada Otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang Kekuasaannya di Atas Jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi," kata Guntur kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Menurut Guntur, meski kekinian putra Jokowi yakni Kaesang Pangarep, sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun menurut AD/ART PSI, kewenangan Ketua Umum masih berada di bawah kekuaasaan Dewan Pembina PSI.

"Dalam AD/ART PSI Pasal 14 (Struktur Partai) Ayat (1) disebutkan "Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai". Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya: Raja Juli Antoni (yang sekaligus menjabat sekretaris jenderal DPP dan menteri kehutanan). Artinya dua orang inilah (Jeffrie & Raja Juli) pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI," katanya.

"Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI," sambungnya.

Kemudian, kata dia, dalam Pasal 16 AD/ART PSI tentang Dewan Pembina disebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas.

"Karena itu jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan di bawah kendali Dewan Pembina PSI. Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 "Wewenang Dewan Pembina" Ayat (3) "Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat..."," katanya.

"Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum," Guntur menambahkan.