114 Sekolah di Bekasi Rusak Diterjang Banjir, Pimpinan X DPR: Komplit Sudah Penderitaan Siswa

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani meminta semua pihak turun tangan untuk mengatasi dampak bencana banjir yang menimpa wilayah Bekasi.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi memperbaiki gedung yang rusak karena diterjang banjir tersebut. Diketahui tercatat ada 114 sekolah yang rusak akibat banjir Bekasi.

Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani ikut prihatin dengan musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek, khususnya di wilayah Bekasi yang cukup parah. Akibat bencana itu, 114 sekolah dilaporkan rusak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB.

Dia mengatakan, kerusakan sekolah itu harus menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Akibat kerusakan gedung sekolah, para siswa harus diliburkan. Apalagi para siswa juga menjadi korban banjir, karena rumah mereka terendam air bah. Peralatan sekolah, baik buku, alat tulis, dan seragam sekolah hanyut dibawa banjir.

"Jadi, sekolah rusak karena banjir, rumah para siswa juga terendam banjir. Komplit sudah penderitaan para siswa. Semua pihak harus turun tangan," kata Lalu kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Lalu Ari mengapresiasi langkah cepat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang turun langsung meninjau kondisi sekolah yang terdampak banjir dan memberikan bantuan kepada para siswa.

Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan, perbaikan sekolah harus menjadi prioritas. Selain pembersihan sekolah dari lumpur, perbaikan gedung rusak harus segera dilakukan.

"Sudah harus ada data yang jelas, misalnya seberapa parah kerusakan gedung sekolah dan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan," katanya.

Tentu, pemerintah daerah tidak bisa sendirian dalam melakukan perbaikan. Pemerintah pusat juga harus turun tangan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Perbaikan sekolah harus dilakukan secara cepat agar para siswa bisa kembali belajar.

"Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi memperbaiki sekolah yang rusak, supaya para siswa bisa segera masuk belajar," ujarnya.

Jika nanti perbaikan gedung rusak tidak bisa selesai dengan cepat, maka pemerintah harus menyiapkan tempat alternatif untuk belajar, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa berjalan.

Eks anggota DPRD NTB itu mengatakan, pihaknya juga akan turun ke lokasi banjir untuk memantau kerusakan sekolah. Hasil dari kunjungan itu nanti akan menjadi bahan pembahasan di Komisi X DPR RI.

"Nanti kami juga akan memanggil Mendikdasmen untuk membahas sekolah rusak dan bagaimana langkah perbaikannya nanti," pungkasnya.