Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam mengaku kecewa dengan pihak Pertamina lantaran dalam rapat bersama Komisi VI sama sekali tak menyinggung persoalan pertamax oplosan.
Hal tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama Dirut PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri berserta holdingnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
"Pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate pertamax oplosan, tapi tidak ada sebaik kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini," kata Mufti.
Ia mengatakan, padahal publik sangat menunggu-nunggu, termasuk juga Komisi VI DPR menunggu-nunggu rapat dengan Pertamina untuk membahas masalah pertamax oplosan.
"Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi VI dan sebagainya, dan Alhamdulillah hari ini terlaksana. Tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami Pak," katanya.
Mufti awalnya mengapresiasi PT Pertamina memberikan kabar persiapannya jelang mudik lebaran. Namun masyarakat kekinian masih marah dengan Pertamina lantaran merasa telah ditipu dengan adanya BBM oplosan.
"Namun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak, di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah Pak, marah besar. Bahkan kami punya saudara Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini Pak," katanya.
"Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu Pak, bom waktu itu benar-benar meledak Pak," sambungnya.
Untuk itu, ia pun meminta penjelasan terbaru dari Dirut PT Pertamina terkait masalah kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan pertamax oplosan.
Baca Juga: Edison Sitorus: Kaburnya Tahanan di Aceh Bentuk Kelalaian Petugas Lapas
"Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya Pak nanti di akhir sesi ini Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur Pak, dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara Pak, tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita Pak," pungkasnya.
