Ahok Diperiksa 8 Jam Soal Korupsi Pertamina, Kejagung: Buat Lengkapi Pemberkasan

Suara.com - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa 7 saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi di Pertamina.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, dari tujuh orang yang diperiksa, satu di antaranya Mantan Komisaris Utama Pertamina periode tahun 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sementara 4 saksi lainnya, yakni pejabat Pertamina, seorang pihak swasta, dan satu lainnya Kasubdit Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Mereka diperiksa untuk menggali keterangan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, dan produk kilang Pertamina, Subholding KKKS tahun 2018-2023.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Harli kepada wartawan, Kamis (13/3/2025) malam.

Selain Ahok, saksi yang menjalani pemeriksaan kali ini, yakni MPS selaku VP Retail Full Sales-CAT PT Pertamina (Persero), AF selaku Pjs Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional.

"HBS selaku Pjs VP Marketing Strategy-CAT PT Pertamina, FA selaku Direktur Utama PT Riau Petroleum Rokan," kata Harli.

Perbesar

Selanjutnya, HKR selaku Kasubdit Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dan MIM selaku VP Supply Chain Planning-LI PT Pertamina (Persero).

Ahok sebelumnya, menghadiri undangan dari tim penyidik Jampidsus Kejagung.

Baca Juga: Ahok Diperiksa Selama 8 Jam Soal Kasus Korupsi Pertamina, Koar-koar Ingin Bantu Ternyata Kalah Ilmu

Dalam kesempatan tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggunakan kemeja batik lengan panjang, datang lebih awal dari jadwal pemeriksaan.

Ia mulai menjalani pemeriksaan sekira jam 10.00 WIB, hingga jam 18.26 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahok menjalaninya selama 8 jam.

Sebelumnya diberitakan, dalam perkara korupsi tata niaga BBM, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka.

Dengan rincian, enam di antaranya merupakan petinggi Pertamina, sementara tiga lainnya yakni pihak swasta. Kemudian, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp193,7 triliun.