Lagi Buka Puasa dan Dengar Azan, Pendemo Tolak UU TNI di DPR Ditembaki Polisi Pakai Water Cannon

Suara.com - Aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR masih berlanjut. Ketika waktu berbuka puasa tiba, dari atas mobil komando salah satu peserta aksi mengumandangkan azan.

Pantauan Suara.com di lokasi, Kamis (20/5/2025) pukul 18.10 WIB, massa di lokasi rehat sejenak untuk berbuka puasa. Di sisi lain, dari dalam area Kompleks Parlemen aparat terus menembakkan water cannon ke arah massa.

Namun, seorang peserta aksi terus melantunkan azan dari atas mobil komando. Terdengar suara protes dari massa aksi.

"Ini lagi buka puasa, kenapa disiram terus?" ucap seorang peserta aksi.

"Tahan, tahan, jangan terprovokasi. Kita sedang berbuka puasa," kata orator dari mobil komando.

Aksi tolak Undang-Undang TNI yang digelar kalangan mahasiswa di depan Gedung DPR RI Jakarta masih berlanjut. Ketika waktu berbuka puasa tiba, dari atas mobil komando salah satu peserta aksi mengumandangkan azan. (Suara.com/Rakha)

Per pukul 18.25 WIB, massa terpantau masih bertahan di lokasi. Belum ada tanda-tanda membubarkan diri.

Sebelumnya, masyarakat sipil dan mahasiswa yang menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, berhasil merobohkan pagar Kompleks Parlemen.

Terpantau massa kompak menarik pagar Gegung DPR menggunakan beberapa tali tambang. Usai pagar roboh, massa mulai memasuki Kompleks Parlemen.

Massa langsung diadang sejumlah petugas polisi yang memakai tameng. Selain itu, polisi juga menembaki massa menggunakan mobil water cannon.

Semprotan deras air membuat massa kocar-kacir. Terlihat sejumlah terjatuh dari pagar dan berlarian. Polisi dan massa aksi sempat terjadi kontak fisik.

Massa di depan gedung DPR juga masih berupaya merobohkan beton-beton pembatas.

Reaksi DPR-Pemerintah soal Protes Publik

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menanggapi secara santai terhadap adanya penolakan tersebut.

"Saya tadi menyampaikan di dalam sidang paripurna, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman (massa pendemo) yang ikut menolak," kata Sjafrie usai RUU TNI disahkan jadi UU di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Namun, ia mengatakan, semua masyarakat yang menolak tetap keluarga bangsa Indonesia.

"Tetapi jangan lupa, kita adalah keluarga bangsa Indonesia yang harus menjaga persatuan dan kesatuan menghadapi ancaman, baik itu secara konvensional maupun tidak konvensional," katanya.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoedin mengakui jika pembahasan Revisi Undang-Undang TNI di DPR bersama pemerintah dilakukan sangat maraton. (Suara.com/Bagaskara)

Senada dengan Sajrie, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menanggapi masih banyaknya penolakan lewat aksi unjuk rasa terhadap Revisi UU TNI yang akan disahkan hari ini. Menurutnya, kalau masih ada yang belum terima itu merupakan dinamika.

"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan, jika DPR sudah semaksimal mungkin untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap RUU TNI.

"Tapi kami sudah melakukan upaya semaksimalnya, melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan beberapa atau sebagian besar elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan RUU TNI yang direvisi pada beberapa waktu lalu," katanya.

"Karena itu kami mengajak semuanya untuk bersatu, bersama-sama," pungkasnya.

Disahkan jadi UU

DPR tetap ngotot untuk mengesahkan RUU TNI menjadi UU meski menolak banyak protes dari publik. Gelombang protes terhadap penolakan RUU TNI itu juga menjalar ke sejumlah lokasi di Tanah Air, termasuk aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa di Gedung DPR RI, hari ini.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharan pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Kemudian Puan bertanya kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir apakah RUU TNI bisa disahkan sebagai Undang-Undang.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.