Gratiskan Penerima KJP Masuk TMII, Pramono Anung: Biar Siswa Lebih Semangat Belajar

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 21 Maret 2025 | 08:12 WIB
Gratiskan Penerima KJP Masuk TMII, Pramono Anung: Biar Siswa Lebih Semangat Belajar
Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencairkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk para penerima pada Kamis (20/3/2025). Tak hanya mendapat bantuan pendidikan, kini para penerima juga mendapatkan akses gratis untuk masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan pentingnya program ini untuk mendorong semangat belajar anak-anak di Jakarta.

"Anak-anak yang hari ini mendapatkan KJP Plus, mereka akan mendapatkan akses gratis ke TMII," ujar Pramono.

Menurutnya, kolaborasi dengan TMII ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu, agar bisa merasakan manfaat dari program KJP Plus.

Selain TMII, fasilitas lain seperti Taman Margasatwa Ragunan, Ancol, Monas, dan beberapa museum juga akan memberikan akses gratis kepada para pelajar penerima KJP Plus.

Ilustrasi - Seorang siswa menunjukkan kartu bantuan dana sosial KJP Plus. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.
Ilustrasi - Seorang siswa menunjukkan kartu bantuan dana sosial KJP Plus. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2024 mulai 6 Januari 2025. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak-anak Jakarta, tanpa terkendala biaya," ucap Pramono.

Pencairan KJP Plus

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 1 tahun 2025 mulai dicairkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada Kamis (20/3/2025) kemarin.  Bantuan pendidikan yang disalurkan merupakan rapelan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. 

Pencairan ini ditandai dengan penyerahan KJP secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kepada sejumlah siswa di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis kemarin. 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengunjungi fasilitas pengolahan sampah berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara pada Kamis (20/3/2025). (Suara.com/Fakhri)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengunjungi fasilitas pengolahan sampah berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara pada Kamis (20/3/2025). (Suara.com/Fakhri)

"Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah kurang lebih 707.622 siswa kami luncurkan, kami bagi, kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih seminggu ini semuanya bisa terselesaikan," ujar Pramono Anung. 

Dari total 707.622 siswa yang menerima KJP Plus, sebanyak 580.893 merupakan penerima eksisting atau lanjutan, sementara 126.729 lainnya adalah penerima baru serta siswa yang sempat dicoret dalam penerimaan KJP tahap 2 tahun 2024 lalu.

Pramono menegaskan bahwa pengembalian penerima KJP Plus ini merupakan janji yang ia dan Wakil Gubernur Rano Karno pegang sejak awal menjabat. Sebelumnya, pencabutan beberapa penerima KJP Plus pada tahun lalu sempat menuai banyak protes dari berbagai pihak.

"Saya dan Bang Doel memutuskan, oke, semuanya dapat dan kemudian pergubnya kami buat supaya semuanya dapat. Jadi ini kalau ditanya kenapa dulu enggak diputuskan ya saya tidak mau melihat ke belakang," katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan lebih lanjut bahwa pencairan KJP Plus tahap 1 tahun 2025 ini telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 266 Tahun 2025. 

Pembagian bantuan mencakup berbagai jenjang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut: 338.971 siswa tingkat SD/MI, 189.437 siswa tingkat SMP/MTS, 62.295 siswa tingkat SMA/MA, 111.315 siswa tingkat SMK, 2.908 siswa SLB, dan 2.696 peserta didik dari Jenjang PKBM.

“Hari ini yang sudah penerima lama khususnya ya, penerima lanjutan, sudah langsung masuk. Tetapi yang penerima baru, tentu mereka masih perlu proses administrasi di bank untuk pembuatan rekening, cetak buku dan lain sebagainya,” jelas Sarjoko.

Karena penambahan jumlah penerima, anggaran yang harus disediakan Pemprov DKI Jakarta pun meningkat dari semula Rp2,05 triliun menjadi Rp3,29 triliun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral Demo Tolak RUU TNI di DPRD Sulut Ricuh, Pendemo Vs Polisi Duel di Atas Truk

Viral Demo Tolak RUU TNI di DPRD Sulut Ricuh, Pendemo Vs Polisi Duel di Atas Truk

News | Kamis, 20 Maret 2025 | 20:49 WIB

Militer Dilarang Berbisnis, Panglima TNI: Masih Ada Prajurit Ngojek dan Jualan Es, Disebut Bisnis?

Militer Dilarang Berbisnis, Panglima TNI: Masih Ada Prajurit Ngojek dan Jualan Es, Disebut Bisnis?

News | Kamis, 20 Maret 2025 | 19:00 WIB

Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI

Dar, Der, Dor...! Tembaki Aparat Pakai Petasan, Massa Tolak UU TNI Jebol Pagar DPR RI

News | Kamis, 20 Maret 2025 | 16:29 WIB

Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!

Imbas Sahkan UU TNI, Legitimasi Prabowo Bisa Anjlok jika Acuhkan Kritik Publik: Demokrasi Mandek!

News | Kamis, 20 Maret 2025 | 16:19 WIB

Terkini

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 23:15 WIB

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN

News | Senin, 15 Juni 2026 | 22:14 WIB

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:55 WIB

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:37 WIB

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:20 WIB

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:07 WIB

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:04 WIB

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:43 WIB

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:40 WIB

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya

News | Senin, 15 Juni 2026 | 20:28 WIB