Viral Koramil di Jambi Minta Bingkisan Lebaran ke Pengusaha SPBU, Warganet: Memalukan

Suara.com - Sebuah unggahan yang menunjukkan surat dari Koramil 415-13/Sebapo Kodim 0415/Jambi meminta bingkisan Lebaran ke pengusaha SPBU viral di media sosial (medsos).

Dilihat dari unggahan akun X @NenkMonica, terlihat kop surat dari Kodim 0415/Jambi dengan nomor B/05/III/2025 dengan perihal mohon bantuan bingkisan Lebaran.

Adapun isi surat tersebut dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H Tahun 2025 dan meningkatkan kerjasama dengan Koramil 415-13/Sebapo.

"Sehubungan hal di atas, bersama ini kami ajukan surat permohonan bantuan bingkisan Lebaran bagi anggota Koramil 415-13/Sebapo yang berjumlah 54 orang anggota," demikian penjelasan dalam surat itu, dilihat Jumat (21/3/2025).

Surat permintaan bingkisan yang diduga buat anggota TNI juga ditandatangani Komandan Koramil 415-13/Sebapo.

Permintaan bingkisan Lebaran yang diduga buat 54 anggota Koramil 415-13/Sebapo ini seketika beredar di medsos.

Dalam narasinya pengunggah video menyampaikan kalau benar surat ini dari Koramil 415-13/Sebapo yang meminta bantuan bingkisan Lebaran ke pengusaha SPBU, merupakan tindakan yang memalukan.

Pasalnya, bukan hanya ormas saja yang meminta-minta bingkisan atau THR, tapi ada juga oknum TNI yang menebar surat bantuan bingkisan Lebaran.

"Jika ini benar sungguh sangat kampungan dan memalukan," tulis pengunggah.

Puspen TNI AD sendiri belum memberikan klarifikasi terkait dengan kebenaran surat yang beredar tersebut, yang berisi permintaan bingkisan ke pengusaha SPBU.

Postingan surat yang diduga dari Koramil 415-13/Sebapo meminta bantuan Lebaran ini seketika menjadi viral di medsos.

"Ini tidak kampungan, yang kampungan itu si pengkritik RUU TNI," sindir warganet.

"Aparat negara ini kenapa ya @Puspen_TNI ini salah satu bentuk Gratifikasi jika yg melakukan ASN dan Penyelenggara Negara, apakah TNI Polri tidak masuk kategori ini padahal sudah dikasih THR dengan APBN. @KPK_RI," balas warganet.

"@Puspen_TNI memalukan banget sih. Sudah digaji rakyat, rakyat juga yang dipalak. Pengusaha pantes kabur dari Indonesia, bukan hanya ormas yang malak, yang berseragam pun malak," balas warganet lainnya.

"Kelakuannya persis ormas, tapi giliran dibilang mirip gerombolan ormas malah ngamok," tulis warganet.

Diketahui, anggota TNI telah mendapat jatah dari pemerintah terkait THR, pada Senin (17/3/2025). THR ini sekaligus cair bersamaan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk anggota TNI-Polri dan hakim.

Presiden Prabowo Subianto telah memastikan pencairan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kepastian pencairan THR PNS 2025 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 bagi Aparatur Negara.

Prabowo menegaskan bahwa komponen THR ASN tahun ini meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja yang dibayarkan penuh 100 persen.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 49,9 triliun untuk pencairan THR ASN 2025.

Total anggaran THR 2025 mencapai Rp 49,9 triliun, dengan rincian Rp 17,7 triliun untuk ASN pusat dan TNI, Rp 12,45 triliun untuk pensiunan, serta Rp 19,3 triliun bagi ASN daerah," ujar Suahasil dalam konferensi pers.

Selain itu, Suahasil memastikan bahwa THR ASN 2025 yang diberikan kepada PNS hingga pensiunan bebas dari potongan Pajak Penghasilan (PPh).

"Tidak ada potongan atau iuran, dan PPh ditanggung oleh pemerintah," katanya.