Infografis
"Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air, tidak ada bahan bakar. Pengepungan saat ini lebih ketat dibandingkan dengan fase awal perang," kata UNRWA di platform media sosial X.
Badan PBB tersebut menyoroti bahwa penduduk Gaza sangat bergantung pada impor untuk kelangsungan hidup mereka, dengan semakin banyak anak-anak yang menghadapi kelaparan dan ancaman kesehatan seiring dengan penghalangan bantuan.
Dalam pernyataan yang dibuat untuk memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk Israel karena menggunakan akses air sebagai alat penyiksaan dan pengungsian, serta menuduh bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk merusak pembangunan dan memperkuat pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Israel menghentikan semua pasokan yang masuk ke Gaza pada 2 Maret dengan alasan keamanan.
Abbas juga menyerukan agar gencatan senjata, akses bantuan tanpa batas, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza segera diterapkan, sambil mengharapkan dukungan global untuk mendirikan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Israel akui 13 pemukiman baru di Tepi Barat
Kementerian Luar Negeri Palestina pada Minggu (23/3) mengecam keras keputusan Israel yang mengakui lebih dari selusin permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
Keputusan tersebut meningkatkan status lingkungan yang ada menjadi permukiman independen, yang dinilai Palestina sebagai bentuk pelecehan terhadap legitimasi internasional.
Dalam pernyataan resminya, Kemenlu Otoritas Palestina menyebut langkah Israel itu sebagai pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya, merujuk pada hukum internasional yang menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal.
Baca Juga: PBB Meradang: Keselamatan Staf Terancam, Bantuan ke Gaza Diblokir Israel
Tepi Barat, yang direbut Israel dalam perang tahun 1967, saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan hampir 500.000 warga Israel.
Kehadiran permukiman ini telah lama menjadi sumber ketegangan, karena Palestina memandangnya sebagai penghalang bagi pendirian negara merdeka di masa depan.
