Zelenskyy Buka Pintu: Negara Lain Bisa Ikut Pantau Kesepakatan AS-Ukraina

Suara.com - Amerika Serikat dan Ukraina telah sepakat bahwa negara lain dapat berpartisipasi dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan terkait Ukraina, menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Selasa (25/3).

Sebelumnya pada hari yang sama, negosiasi anyar antara AS dan Ukraina berlangsung di Riyadh.

Setelah pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, mengungkapkan bahwa kedua pihak telah setuju untuk melarang serangan terhadap infrastruktur energi Rusia dan Ukraina.

Ia juga memastikan adanya kesepakatan untuk menjamin keamanan navigasi di Laut Hitam. Gedung Putih menyatakan bahwa dalam pertemuan di Riyadh, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan penggunaan kekuatan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Hitam.

"Poin ketiga dalam kesepakatan antara Ukraina dan AS adalah pengawasan dan pemantauan. Kami telah sepakat dengan pihak Amerika bahwa memungkinkan untuk melibatkan negara ketiga selain AS. Ini bukan hal yang buruk; misalnya, kami dapat mengundang pihak dari Eropa atau Turki untuk memantau situasi di laut," jelas Zelenskyy dalam konferensi pers setelah perundingan di Riyadh.

"Dari Timur Tengah juga bisa melibatkan pengawasan sektor energi. Ini adalah masalah teknis, namun poin ketiga dalam kesepakatan ini menegaskan bahwa pengawasan dan pemantauan sangat krusial dan bisa melibatkan pihak lain," tambah Zelenskyy.

Meskipun demikian, Presiden Ukraina percaya bahwa keahlian dari AS dan Eropa sudah memadai untuk melakukan pemantauan.

"Ada beberapa tantangan teknis. Proses ini tidak dapat diselesaikan dengan segera, tetapi secara teknis, AS memiliki kemampuan tinggi untuk memantau berbagai aspek, baik di laut maupun di udara," tambahnya.

Pada 25 Maret, Kremlin mengeluarkan pernyataan terkait hasil pertemuan antara delegasi Rusia dan AS di Riyadh.

Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump, kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan inisiatif Laut Hitam.

Inisiatif ini mencakup jaminan keamanan navigasi di Laut Hitam, larangan penggunaan kekuatan terhadap kapal komersial, serta pencegahan penggunaan kapal untuk kepentingan militer.

Pengawasan terhadap implementasi langkah-langkah ini akan dilakukan melalui inspeksi kapal.

Namun, kesepakatan tersebut hanya akan berlaku jika beberapa syarat terpenuhi, salah satunya adalah pencabutan sanksi terhadap Rosselkhozbank, bank pertanian Rusia.

Instruksi Zelensky soal militer

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Senin (17/3), memberikan instruksi kepada para pemimpin militer untuk menentukan kebutuhan pertahanan di Kiev.

"Kami membahas situasi di garis depan dan keterlibatan mitra dalam meningkatkan keamanan Ukraina. Saya telah menetapkan beberapa target utama," ungkap Zelenskyy di platform X setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan Kepala Staf Umum Andrii Hnatov.

Zelensky mengarahkan Umerov untuk segera membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan mitra Kiev guna membahas "rincian sistem keamanan yang dibutuhkan Ukraina" serta pelaksanaan keputusan yang telah diambil di tingkat militer dan politik.

"Tim ini harus segera terlibat dalam pertemuan perwakilan militer di London minggu ini," tambahnya.

Zelensky juga menginstruksikan Hnatov untuk mempercepat pembentukan sistem korps dalam militer dan melakukan audit terhadap kebutuhan brigade tempur Ukraina yang ada.

Zelensky menekankan pentingnya pasokan maksimal untuk brigade-brigade tersebut demi menjaga ketahanan posisi Ukraina, baik di medan perang maupun dalam upaya diplomasi.

"Memperkuat militer adalah prioritas utama yang tidak boleh ditunda. Angkatan Bersenjata dan Keamanan Ukraina, industri pertahanan, serta kerjasama dengan mitra adalah fondasi bagi kemerdekaan kita," katanya.

Zelensky baru-baru ini menunjuk Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Ukraina yang baru, menggantikan Anatoliy Barhylevych, dalam upaya untuk memodernisasi struktur komando militer dan meningkatkan efisiensi operasional, menurut Umerov.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, pada Senin (17/3), mendesak Uni Eropa untuk segera meningkatkan kapabilitas pertahanannya.

"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempersenjatai diri. Perkuat kapabilitas pertahanan Ukraina dan seluruh Eropa dengan cepat dan efektif. Ukraina dan Eropa yang lebih kuat akan mampu mencegah Rusia dari memulai perang besar lainnya," kata Sybiha dalam pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa melalui konferensi video.