Airlangga menekankan komitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah fluktuasi pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga agar bisa memenuhi kebutuhan pelaku bisnis serta menjaga stabilitas ekonomi.
Sejak awal tahun, Pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian, perwakilan di AS, dan pelaku usaha nasional telah bekerja sama secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi tarif tersebut.
Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menangani permasalahan yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 oleh US Trade Representative.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kabinet untuk melaksanakan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta deregulasi dengan menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTMs).
"Langkah ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan kepercayaan pasar, dan menarik investasi demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan strategis tambahan untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. "Indonesia sudah berkomunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat seluruh sepuluh negara ASEAN terkena dampak dari pengenaan tarif AS," tutupnya.
