Rusun di Probolinggo 'Disulap' jadi Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Sudah Siap, Tinggal...

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan telah ada 280 usulan untuk pembuatan Sekolah Rakyat. Anhka itu melebihi target dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta 200 unit sekolah dalam satu tahun. 

Gus Ipul menyampaikan bahwa dari 280 usulan itu ada yang masih berupa lahan maupun sudah bangunan. Salah satu usulan disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo yang telah menyediakan bangunan siap pakai. 

"Tahun ini sudah ada lebih dari 280 usulan, baik berupa lahan maupun bangunan yang siap digunakan. Kota Probolinggo termasuk yang cepat merespons dan memiliki lokasi potensial,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Senin (14/4/2025).

Pemkot Probolinggo menyediakan bangunan Rusunawa Baru Kronong untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat. Saat meninjau langsung area tersebut, menurut Gus Ipul, bangunan itu bisa dijadikan Sekolah Rakyat dengan empat rombongan belajar.

Program prioritas nasional ini akan mulai dijalankan tahun ini, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kalau gedung ini untuk 4 rombongan belajar, saya kira sudah siap. Tinggal sarana penunjangnya yang perlu dipastikan dalam dua bulan ke depan,” kata Gus Ipul.

Namun sebelum digunakan menjadi Sekolah Rakyat, bangunan Rusunawa itu masih perlu disurvei oleh Kementerian Pekerjaam Umum (PU) untuk memastikan kelayakan bangunan sebelum dimulai proses belajar.

Sekolah Rakyat merupakan program Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, yang turut mendampingi Gus Ipul dalam kunjungan kerja ini menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk mendukung Sekolah Rakyat, termasuk dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami sangat menyambut baik program ini. Sekolah Rakyat adalah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Probolinggo. Pemkot siap mendukung penuh, mulai dari penyediaan lokasi, tenaga pengajar, hingga pelibatan masyarakat dalam proses seleksi dan pendampingan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen untuk memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran. Pemerintah pusat menafgetkan Sekolah Rakyat hanya untuk anak-anak dari kelompok miskin ekatrem sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami akan pastikan anak-anak yang paling membutuhkan mendapatkan kesempatan pertama. Sekaligus kita akan siapkan dukungan bagi orang tuanya agar mereka juga bisa diberdayakan dan tidak bergantung pada bantuan jangka panjang,” tambahnya.

Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo akan menggunakan Rusunawa Baru Kronong sebagai lokasi belajar, dengan target awal dua hingga empat rombongan belajar, masing-masing berisi 25 siswa. Fasilitas yang diberikan bersifat penuh, termasuk akomodasi, makan, perlengkapan belajar, dan pembinaan karakter.

Mensos Gus Ipul sebelumnya menyebutkan penetapan besaran gaji guru Sekolah Rakyat masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). 

"Kami belum bisa (sampaikan angkanya), tapi sudah kami mulai hitung. Mulai hitung yang paling tepat, yang memang juga sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025). 

Kendati begitu, Gus Ipul menyampaikan kalau pemerintah berusaha untuk memberikan gaji yang layak bahkan lebih dari upah minimum regional (UMR).

"Ya harapan kita lebih lah ya, lebih dari UMR. Sedang disimulasikan ya. Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada sih beberapa," ujarnya.

Mengenai waktu rekrutmen tersebut, Gus Ipul menyebut kalau pendaftaran guru belum dimulai. Karena tim formatur Sekolah Rakyat masih melakukan pemetaan terkait data guru dan calon murid berdasarkan lokasi Sekolah Rakyat. Hingga saat ini baru ada 53 lokasi di seluruh Indonesia yang dipastikan siap digunakan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ini.

Wajib Kerja Fulltime tapi Bukan PNS

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya memastikan proses rekrutmen guru itu nantinya akan melalui kontrak kerja individu. 

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat)," kata Mu'ti.

Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi. Mu'ti menyampaikan, guru Sekolah Rakyat harus bersedia untuk mengajar fulltime dan selalu berada di sekolah karena sistem yang dibangun berupa boarding atau asrama. Guru-guru itu juga nantinya harus bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. 

Terkait Kepala Sekolah, menurutnya dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa disatu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.

"Untuk BNBA dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April," kata Mu'ti.

Terkait kurikulum, Mu'ti menyampaikan bahwa akan digunakan pada Sekolah Rakyat berbasis individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit," katanya.