Curhatan KPK Ngeluh Kesulitan Usut Kasus WC Sultan di Bekasi: Tersangka Meninggal hingga Toilet Raib

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kendala pada penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan proyek toilet mewah atau WC Sultan di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan adanya salah satu pihak yang dianggap berpotensi sebagai tersangka meninggal dunia sehingga mempengaruhi proses penegakkan hukumnya.

“Kami tidak bisa lagi meminta informasi daripada yang bersangkutan, penahanan, dan lain-lain,” kata Asep kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Asep mengaku pihaknya juga menelusuri keterangan dari pada calon tersangka lainnya, tetapi keterangan tersebut tidak memberikan hasil signifikan pada proses penyidikan.

Lebih lanjut, Asep juga menjelaskan terdapat 489 unit toilet yang dibangun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi yang harus dicek satu per satu sehingga memerlukan waktu untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara.

“Mungkin sekarang sudah tambah 488, mungkin sudah tambah 489, seperti itunya jumlahnya. Nah ini titik-titik ini sedang terus dikomunikasikan, karena kalau satu titik, setiap titik ada 488 hari kalau setiap ini satu hari," tutur Asep.

Tak hanya itu, Asep juga menyebut ada beberapa toilet mewah yang diduga terlibat dalam perkara ini tetapi menghilang karena roboh saat diperiksa.

“Setiap titik itu berbeda-beda ya di mana, bahkan ada yang tidak ada. Hilang titiknya. Enggak tahu itu gimana, katanya sudah kena roboh atau apa," tandas dia.

Tersangka Sudah Meninggal

KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan proyek toilet mewah atau WC Sultan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirdik KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyebut salah satu tersangka telah meninggal dunia, sementara satu orang lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Benar dari dua tersangka yang satunya meninggal. Kalau enggak salah Bupatinya yang meninggal. Tapi di bawahnya ada PPK-nya gitu," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Karena telah meninggal, KPK akan meminta pertanggungjawaban PPK yang menjadi tersangka.

"Dari situ juga selain dair pada pasal 2 dan 3 (kerugian negara). Juga ada pasal penyuapannya, sehingga kita akan mencoba kedua-keduanya. Kami buktikan mana lebih bisa, lebih cepat kami selesaikan," ujar Asep.

KPK sebelumnya melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan 488 toilet untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi yang dilakukan di tahun anggaran 2021.

Proyek pengadaan toilet ini menelan anggaran mencapai Rp98 miliar. Proyek ini dianggap janggal lantaran satu unit toilet seluas 3,5 m2 x 3,6 m2 itu dihargai hingga Rp196,8 juta.

Kasus WC Sultan di Bekasi

Kasus korupsi WC Sultan di Kabupaten Bekasi sebelumnya viral di media sosial. Menurut temuan warga, proyek satu toilet dengan dimensi 3,5x3,6 meter menghabiskan anggaran sampai Rp 196,8 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bereaksi. Mereka menelaah laporan dari masyarakat perihal adanya dugaan korupsi dalam pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor, namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan," ungkap Ali Fikri yang kala itu menjabat Plt Juru Bicara KPK di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Pada prinsipnya, kata Ali, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu memverifikasi dan menelaah terhadap setiap laporan masyarakat tersebut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.