Sejumlah Hakim Ditangkap Kejagung Gegara Kasus Suap, DPR Minta Mahkamah Agung Berbenah

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedison Tandra, meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk berbenah usai adanya sejumlah hakim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.

Para Hakim itu ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi.

Ia meminta proses seleksi hakim ke depan bisa lebih diperketat.

"Kita minta kepada Mahkamah Agung untuk berbenah. Proses penempatan hakim-hakim itu agar diseleksi dengan baik," kata Soedison kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Ia mengatakan, masih banyak sekali hakim-hakim baik. Terlebih para hakim yang dianggap bagus yang ada di daerah.

"Promosikan ke pusat ini, jangan yang nakal-nakal itu. Yang asal bapak senang, yang punya hubungan dekat dengan petinggi-petinggi lalu ditaruh, akhirnya rusak kan," ujarnya.

"Nah jadi tolong ini rekrutmennya ini. Apalagi di tangan ketua MA yang baru. Kami mendapatkan informasi bahwa ketua MA yang baru kan orang yang bersih. Maka buktikan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, adanya kasus hakim-hakim yang ditangkap oleh Kejagung tersebut menampar wajah penegakan hukum di Indonesia.

"Ini di Jakarta kan. Bayangkan saja itu bisa terjadi seperti ini. Ini menampar wajah penegakan hukum kita. Sehingga terus terang, kami meminta kepada Ketua MA untuk benar-benar menempatkan orang-orang di posisi-posisi strategis itu dengan melihat latar belakangnya, prestasinya," kata dia.

Sebelumnya Soedison menyayangkan adanya penetapan 3 hakim sebagai tersangka oleh Kejagung terlibat tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Kita terus terang sangat menyayangkan yah, walaupun kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata Soedison.

Menurutnya, bukan perkara yang mudah bagi Kejagung dalam menetapkan para tersangka tersebut.

"Pasti mereka mempunyai bukti yang akurat. Di dalamnya juga ada oknum pengacara yang ditangkap juga kan," katanya.

Tiga Hakim Tersangka

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djumyanto (DJU) selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM).

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, sudah diperiksa tujuh orang saksi, maka pada Minggu (13/4) malam, penyidik menetapkan tiga orang tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin dini hari.

Ia mengatakan ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa ketiganya menerima uang suap senilai miliaran melalui tersangka MAN (Muhammad Arif Nuryanta) selaku Wakil Ketua PN Jakarta Pusat pada saat itu.

Adapun uang suap tersebut, kata dia, berasal dari tersangka AR (Ariyanto) yang merupakan advokat tersangka korporasi dalam kasus ini.

"Ketiga hakim tersebut mengetahui tujuan penerimaan uang tersebut, yaitu agar perkara tersebut diputus ontslag," kata Qohar.

Untuk selanjutnya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.