Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun

Gus Ipul menyampaikan bahwa dari 280 usulan itu, ada yang masih berupa lahan maupun sudah bangunan. Salah satu usulan disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang telah menyediakan bangunan siap pakai.

"Tahun ini sudah ada lebih dari 280 usulan, baik berupa lahan maupun bangunan yang siap digunakan. Kota Probolinggo termasuk yang cepat merespons dan memiliki lokasi potensial,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Senin (14/4/2025).

Pemkot Probolinggo menyediakan bangunan Rusunawa Baru Kronong untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat.

Ketika meninjau langsung area tersebut, menurut Gus Ipul, bangunan itu bisa dijadikan Sekolah Rakyat dengan empat rombongan belajar.

Program prioritas nasional ini akan mulai dijalankan tahun ini, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kalau gedung ini untuk 4 rombongan belajar, saya kira sudah siap. Tinggal sarana penunjangnya yang perlu dipastikan dalam dua bulan ke depan,” kata Gus Ipul.

Namun sebelum digunakan menjadi Sekolah Rakyat, bangunan Rusunawa itu masih perlu disurvei oleh Kementerian Pekerjaam Umum (PU) untuk memastikan kelayakan bangunan sebelum dimulai proses belajar.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan dimulai tepat tahun ajaran baru pada bulan Juli, seperti sekolah formal pada umumnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat kemungkinan akan mundur hingga Agustus atau September karena memiliki kurikulum berbeda.

"Sekolah rakyat itu masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya, karena memang belum siap. Dia bisa saja mulai nanti Agustus atau September," ungkap Mu'ti kepada wartawan ditemui di Gedung Dikdasmen, Jakarta, beberapa hari lalu.

Metode Tailor Made

Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan metode tailor made. Artinya kurikulum didesain khusus untuk sekolah rakyat dengan sistem multi-entry, multi-exit.

"Artinya begini, dia yang di sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak begitu. Ada mungkin masuk dia kelas 3, ada masuk dia kelas 1, ada masuk dia SMP. Basisnya adalah capaian pembelajaran," jelasnya.

Level kelas bagi setiap murid juga bukan disesuaikan berdasarkan usia, seperti sekolah formal umumnya.

Melainkan harus sesuai dengan kemampuannya setelah melalui tes. Sehingga, tidak ada pula ujian bersama bagi murid sebagaimana sekolah formal. Karena para murid hanya akan diuji secara individu berdasarkan kemampuannya.

"Disebut sebagai multi-entry karena dia bisa masuk di level mana saja. Disebut multi-exit itu artinya kalau dia capaian pembelajaran cemerlang, dia bisa capaian pembelajaran yang berikutnya," kata Mu'ti.

Ketika bertemu dengan Gus Ipul, Mu'ti juga menekankan bahwa konsep kurikulum multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja.

Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.

"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.