Infografis
Ia mengatakan, kalau ada menteri di jajaran kabinet Prabowo melakukan silaturahmi lebaran halal bihalal, hal itu lumrah dilakukan.
"Apabila orang, menteri, silaturahmi dalam rangka halal-bilhalal setelah Idulfitri, saling bermaaf-maafan, itu kan biasa," katanya.
Adies kemudian membandingkannya dengan sejumlah menteri yang juga mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri saat momen lebaran.
![Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat bersama Presiden ke-7 Jokowi. [Suara.com/Ari Welianto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/11/82752-jokowi-dan-budi-gunadi-sadikin.jpg)
"Jangan kan ke Pak Jokowi, menteri-menteri juga pasti datang ke Pak SBY, Ada yang juga ke Ibu Mega, mantan-mantan presiden. Kan datang semua mereka," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia hanya ada presiden dan wakil presiden.
"Kita kan sudah jelas sistem pemerintahan ya, jadi Golkar melihat sistem pemerintahan kita itu kan ada presiden, ada wakil presiden. Presiden kita terpilih secara demokratis, Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Jelas itu. Undang-undang dasar konstitusional juga bilang begitu. Jadi tidak ada itu istilah matahari kembar," ujarnya.
Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan tidak boleh ada matahari kembar dalam pemerintahan. Menurutnya, kalau itu terjadi justru akan membingungkan pemerintah sendiri.
Hal itu ditegaskan Ganjar usai ditanya terkait isu adanya matahari kembar lantaran sejumlah menteri Prabowo Subianto masih mengganggap Presiden ketujuh RI Jokowi sebagai bos.
"Oh iya nggak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," kata Ganjar ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) malam.
Baca Juga: Ketika Isu Ijazah Palsu Jokowi Makin Menggema
Sementara itu soal adanya sejumlah menteri Prabowo masih menganggap Jokowi sebagai bosnya, Ganjar hanya memberikan respons santai.
