REGIONAL:
Suara.com - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sempat meminta eks Ketua KPU Arief Budiman untuk berkomunikasi dengan kader PDIP Johan Budi untuk membahas Harun Masiku.
Hal itu disampaikan Wahyu dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BAP tersebut kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di persidangan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Dalam BAP-nya, Wahyu mengaku meminta Arief untuk berkomunikasi dengan Johan Budi untuk menyampaikan bahwa KPU RI tidak bisa memenuhi permintaan PDIP agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
“Pada kesempatan lain, saya menyampaikan ke saudara Arief Budiman apabila bisa berkomunikasi dengan saudara Harun Masiku, sampaikan bahwa permintaan PDIP terkait hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kasihan Harun Masiku karena banyak makelar,” kata jaksa membacakan BAP Wahyu di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Jaksa kemudian menanyakan maksud makelar yang disampaikan Wahyu mengenai Harun Masiku pada BAP tersebut.
Wahyu lantas menjelaskan, saat itu Arief dan Johan Budi yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI akan melakukan perjalanan dinas ke Uzbekistan.
“Saya menyampaikan begini. Pada waktu itu pak ketua, Mas Arief, akan melakukan kunjungan kerja yang kebetulan satu tim dengan Pak Johan Budi dari PDIP,” ujar Wahyu.
“Pada waktu itu saya menyampaikan, karena saya belum pernah ketemu Harun Masiku dan saya memang tidak punya kontak dan komunikasi, saya sampaikan kepada ketua ‘mas minta tolong sampaikan ke Pak Johan’, kenapa Pak Johan? Karena PDIP, bayangan saya kan punya komunikasi, untuk menyampaikan itu,” tambah dia.
Lebih lanjut, dia memakai istilah makelar lantaran banyak pihak yang menghubunginya untuk meminta agar Harun Masiku ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
“Ya itu bahasa saya yang bisa ditafsirkan karena banyak pihak yang menemui saya, sementara sebenarnya tidak bisa. Kan kasihan,” tandas Wahyu.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
TERPOPULER