Ada Tujuh Gugatan Hasil PSU di MK, KPU Berharap Permohonan Gugur pada Tahap Dismissal

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan sudah ada tujuh daerah yang menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun tujuh daerah yang kembali menggugat hasil PSU ialah Kabupaten Puncak Jaya, Siak, Barito Utara, Buru, Pulau Taliabu, Banggai, dan Kepulauan Talaud.

Ketua KPU RI Mohammad Afifuddin berharap gugatan tersebut gugur pada tahap dismissal atau putusan sela sehingga tidak berlanjut dan berakhir pada putusan MK yang kembali memerintahkan PSU.

“Mudah-mudahan selesai di sidang dismissal, kan enak itu,” kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Menurut Afif, pelaksanaan PSU sejauh ini berjalan lancar. Namun, dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan jajarannya jika gugatan hasil PSU tidak gugur pada tahap putusan sela.

Afif menegaskan semua proses koordinasi untuk menyiapkan sidang gugatan sengketa Pilkada hasil PSU di MK akan berfokus di kantor pusat karena adanya efisiensi anggaran.

“Ini sudah efisiensi sekali kita. Kita semua di kantor rapat. Rapat tim konsolidasi di kantor semua,” ujar Afif.

Sekadar informasi, MK memutus 40 perkara sengketa pilkada 2024. Hasilnya, 24 daerah di antaranya dinyatakan harus menggelar PSU. Adapun daerah yang harus menggelar PSU ialah:

Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pasaman
Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Mahakam Ulu
Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Boven Digoel
Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Barito Utara
Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Magetan
Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Buru
Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 Pilgub Papua
Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Banjarbaru
Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Empat Lawang
Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bangka Barat
Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Serang
Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Pesawaran
Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Kutai Kartanegara
Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Kota Sabang
Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII 2025 Pilbup Kepulauan Talaud
Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Banggai
Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Gorontalo Utara
Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bungo
Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bengkulu Selatan
Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Pilwalkot Kota Palopo
Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Parigi Moutong;
Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Siak
Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pulau Taliabu.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menanggapi gugatan sengketa pilkada atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) di lima daerah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa gugatan hasil PSU ke MK bukan langkah yang melanggar aturan karena menjadi hak konstitusional peserta pilkada.