Infografis
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, tengah menjadi sorotan publik.
Di tengah kabar kelancaran pelaksanaan program di Kota Palembang, Sumatera Selatan, muncul kabar mengejutkan dari daerah lainnya.
Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian hingga mencapai Rp1 miliar akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.
Kabar ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin program yang sama bisa berjalan lancar di satu daerah, namun mengalami kendala serius di daerah lain?
Palembang Klaim Pembayaran Lancar
Di Palembang, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025.
Salah satu mitra dapur MBG, Sulaiha Susi dari Dapur Ilir Timur III, mengungkapkan bahwa pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak pemerintah berjalan lancar.
"Sejauh ini pembayaran lancar dari BGN (pemerintah) ke mitra, soal pembayaran tidak ada kendala di Sumsel khususnya Palembang, tetap cair 2 Minggu sekali," ujarnya melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.
Susi menambahkan, kunci kelancaran program di Palembang adalah koordinasi yang baik antara mitra dapur dan pemerintah.
Baca Juga: Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!
"Pandangan kami sebagai mitra, kesalahannya dari mereka, dari pemerintah selama ini tidak ada kendala. Penagihan yang lalu sudah dibayarkan, tunggakan dari sebelum lebaran sudah selesai," jelasnya.
Bahkan, Susi mengungkapkan bahwa pada akhir April 2025, sistem pembayaran dana MBG akan berubah. Pemerintah akan langsung membayarkan uang operasional di awal, tanpa sistem talangan lagi.
Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.
Kondisi berbeda justru terjadi di daerah lainnya.
Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian besar akibat keterlambatan pembayaran. Bahkan, beberapa dapur terpaksa menghentikan operasional mereka.
Menurut Susi, permasalahan di Kalibata kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara mitra dapur dan pihak terkait.
