REGIONAL:
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana kebijakan kontroversial namun visioner, menjadikan kepesertaan dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi pria, sebagai syarat utama untuk menerima bantuan dari pemerintah provinsi.
Mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga bantuan sosial lainnya. Langkah ini, menurut Dedi Mulyadi, bukan semata-mata pembatasan, melainkan sebuah upaya penataan yang berpihak pada keadilan sosial.
Dalam rapat koordinasi bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan perwakilan kementerian, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa bantuan negara selama ini cenderung menumpuk pada keluarga yang sama, yang seringkali memiliki banyak anak tanpa perencanaan matang.
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi yang dijamin keluarga itu-itu saja. Negara jangan memikul beban dari satu keluarga terus menerus,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip ANTARA pada Selasa (29/4/2025).
Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena keluarga miskin yang terus memiliki anak dalam jumlah besar, sementara kebutuhan dasarnya saja belum tercukupi.
Salah satu cerita yang menggambarkan realitas ini adalah pertemuannya dengan seorang ayah di Majalengka yang memiliki 10 anak, sementara istrinya sedang hamil anak ke-11. Anak-anak mereka harus turun ke jalan menjajakan kue demi membantu perekonomian keluarga.
Kenapa KB Harus Jadi Syarat?
Dedi Mulyadi melihat bahwa untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan, program KB harus terintegrasi dengan sistem data kependudukan.
Nantinya, sebelum bantuan diberikan, pemerintah kata dia harus memeriksa apakah keluarga tersebut telah menjadi peserta KB, khususnya KB pria seperti vasektomi. Jika belum, maka mereka diminta untuk menjalani program KB terlebih dahulu.
“Ini serius. KB-nya harus KB laki-laki. Karena kalau perempuan, banyak masalahnya. Misalnya lupa minum pil, atau lainnya. Kalau laki-laki kan lebih pasti,” jelas Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini dinilai Dedi Mulyadi bisa dijadikan sebagai jalan keluar, mengingat saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya saja sedikitnya Rp25 juta.
"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makannya berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup, menafkahi dengan baik," ucap Dedi Mulyadi.
Selain itu, kebijakan ini juga menyoroti fakta bahwa banyak masyarakat masih berpegang pada prinsip lama: “banyak anak, banyak rezeki.”
Padahal, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak anak justru bisa menjadi beban berat, terutama jika orang tua tidak mampu memberikan pendidikan, nutrisi, dan perhatian yang cukup.
Reaksi Warganet: Pro dan Kontra
Unggahan tentang kebijakan ini di media sosial memancing reaksi beragam. Sebagian besar warganet mendukung langkah Dedi Mulyadi sebagai bentuk gebrakan nyata untuk mengendalikan ledakan penduduk dan memutus rantai kemiskinan.
Salah satu komentar di Instagram @nyinyir_update_official menyebutkan, “SDM rendah pasti keberatan karena mereka berpegang teguh pada kalimat; banyak anak banyak rezeki. Padahal zaman sekarang cari kerja susah, biaya hidup mahal.”
Ada juga yang menyoroti bahwa selama ini perempuan terlalu dibebani urusan KB. “Sudah haid, hamil, melahirkan, dan disuruh KB juga. Harusnya laki-laki yang bertanggung jawab,” tulis akun lainnya.
Langkah Dedi Mulyadi ini mungkin akan memicu banyak perdebatan, tapi satu hal yang pasti, ia ingin menanamkan kesadaran bahwa perencanaan keluarga adalah langkah penting untuk masa depan yang lebih baik. Bukan cuma buat keluarga itu sendiri, tapi juga buat Indonesia.
TERPOPULER
