Peneliti ISESS Sebut Jenderal Listyo Sigit Kapolri Paling Buruk Sepanjang Sejarah Polri, Alasannya?

Suara.com - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri yang paling buruk selama sejarah terbentuknya Polri, pasca reformasi.

Hal ini, menurut Bambang, karena banyak kebijakan Kapolri Listyo yang tidak konsisten. Terlebih begitu kasus dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personelnya selama periode Sigit menjabat.

“Tetapi personel yang melakukan pelanggaran pidana tidak diproses hukum secara jelas. Kemudian mereka juga masih dipertahankan sebagai anggota kepolisian,” kata Bambang, saat ditemui Suara.com, di YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Bambang mengatakan, hal ini dapat mencerminkan Sigit sebagai orang yang tidak tegas dalam penegakan hukum. Jika di pihak internal saja Sigit tidak mampu melakukan tindakan tegas, maka bagaimana bisa ia menegakkan hukum di tengah masyarakat.

“Ini kan sangat memprihatinkan,” kata Bambang.

Bambang menyebut sejumlah kasus yang dianggap tidak tuntas ditangani Polri saat era kepemimpinan Sigit, di antaranya judi online hingga tambang ilegal, serta kasus-kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh para personelnya.

“Artinya komitmen Pak Kapolri terkait upaya pendekaan hukum yang berkeadilan ini masih hanya sekedar jargon. Makanya saya sampaikan, ini terburuk,” ujar Bambang.

Bambang mencontohkan sejumlah nama jenderal bintang 4 yang pernah menjabat sebagai Kapolri. Banyak mantan Kapolri yang mencerminkan sesuatu yang positif, baik dari gaya hidup maupun prestasinya.

“Pak Sutanto yang berhasil menekan judi, kemudian Pak Sutarman yang memberikan contoh kesederhanaan. Pak Tito Karnavian yang sangat berprestasi,” katanya.

Baca Juga: Ajudan Kapolri Berulah, Komnas HAM Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis

Jika dibandingkan dengan Kapolri lainnya, masa jabatan Sigit begitu panjang. Hal ini juga yang memperburuk kinerjanya.

Sehingga saat ini pemerintah diminta agar segera melakukan pergantian di tubuh polri terutama di kalangan pimpinan Polri.

“Semakin panjang masa jabatannya, ya resikonya akan semakin buruk. Makanya evaluasi Kapolri itu sangat penting sekali dilakukan oleh presiden, ini juga sekaligus untuk memberikan penyegaran pada organisasi Polri,” jelasnya.

“Tanpa ada penyegaran, tanpa komitmen kesinambungan reformasi itu tidak ada,” imbuhnya.

Kapolri Terima Penghargaan dari Timor Leste

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima secara langsung tanda kehormatan Order of Timor Leste, penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Republik Demokratis Timor Leste dalam upacara resmi di Gedung Kedutaan Besar Timor Leste di Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/2025), mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa Kapolri dalam mendukung pembangunan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas nasional Timor Leste.

Kapolri dinilai berjasa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kepolisian Timor Leste, menjaga keamanan regional, serta berperan aktif mendukung kelancaran kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan Timor Leste pada September 2024.

"Penghargaan ini menjadi bukti nyata kontribusi Polri di kancah internasional, khususnya dalam mempererat hubungan bilateral dengan Timor Leste," kata Trunoyudo sebagaimana dilansir Antara.

Selain Kapolri, empat perwira tinggi Polri juga menerima penghargaan Medal of Timor Leste sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya. Mereka adalah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komisaris Jenderal Polisi Chryshnanda Dwilaksana, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti, Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Polisi Rudi Darmoko, dan Kasespimen Lemdiklat Polri Brigjen Polisi Bambang Sentot Widodo.

Dalam kesempatan itu, Kalemdiklat Polri dan Kepala Kepolisian Nasional Timor Leste juga menandatangani pembaruan kerja sama dalam bidang peningkatan kapasitas kepolisian.

"Pembaruan kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan teknis, serta memperkuat pertukaran informasi dan pelatihan antara kedua institusi,” katanya.

Kerja sama tersebut meliputi pelatihan untuk manajemen tingkat menengah; pengembangan kemampuan teknis di bidang reserse, lalu lintas, samapta, binmas, intelijen, brimob; serta berbagai bidang teknis kepolisian lainnya, termasuk program magang, seminar, dan workshop bersama.