Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akhirnya ikut menjadi penumpang transportasi umum ketika henda bertugas. pada Rabu (30/4/2025) hari ini. Pramono menggunakan bus Transjakarta, dari rumah dinasnya di dekat Taman Suropati, Jakarta Pusat.
Saat menuju halte, Pramono Anung tampak berjalan kaki. Kemudian ia menaiki bus mengarah ke Matraman, untuk menghadiri kegiatan di Hotel Balairung, Jakarta Timur.
Menggunakan pakaian dinas, Pram terlihat sangat berhati-hati saat turun dari bus Transjakarta berwarna oranye itu.
Pramono mengaku, menggunakan transportasi publik saat berdinas begitu menyenangkan.
"Rasanya menyenangkan," beber Pramono saat ditemui awak media di Jakarta Timur, Rabu.
Mantan Sekretaris Negara (Setneg) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu tampak berbagi pengalaman saat menggunakan transportasi publik. Ia mengaku selama di dalam transjakarta banyak mendengarkan curhatan masyarakat.
"Tadi ngobrol. Saya tanya sama bapak-bapak yang sudah mendapatkan fasilitas transportasi gratis," katanya.
Berdasarkan hasil obrolannya, Pramono mengaku jika saat ini transportasi publik sudah banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Meski demikian, Pram mengakui jika konektivitas transportasi publik di Jakarta saat ini belum maksimal.
Baca Juga: Pramono Bicara Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta: Masih Kajian
"Jadi secara keseluruhan memang perlu dilakukan perbaikan," tutup politisi PDI Perjuangan itu.
Janji Naik Angkutan Umum
Gubernur Pramono sebelumnya mengaku bakal menaiki angkutan umum pada tiap hari Rabu.
Pramono mengaku tak ingin dianggap hanya sekadar memberi instruksi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk naik transportasi umum dari balik meja, melainkan juga mencontohkan.
Hal ini sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur soal kewajiban ASN Pemprov DKI untuk naik angkutan umum tiap hari Rabu.
"Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara yang pertama," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Pramono menekankan, perubahan kebiasaan ini tak bisa hanya dimulai dari bawah. Menurutnya, seorang pemimpin harus memberikan contoh nyata agar kebijakan tak berhenti sebatas kertas.
"Apa pun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing," ungkapnya.
Namun begitu, Pramono mengakui ada tantangan tersendiri dalam menerapkan kebijakan ini, terutama dari sisi akses. Ia menyebut jalur transportasi umum dari rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati, Menteng, menuju Balai Kota belum sepenuhnya terhubung.
"Ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum. Yang menjadi persoalan adalah saya sendiri. Karena sekarang saya tinggal di Taman Suropati 7, kalau mau ke Balai Kota naik transportasi umumnya kan enggak ada," pungkasnya.
Reaksi Ojol soal ASN Wajib Naik Angkutan Umum
Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia sebelumnya mengaku khawatir kalau pendapatan para pengemudi bisa berkurang karena separuh dari penumpang mereka di Jakarta termasuk ASN.
"Untuk ASN, baik itu Pemda maupun Pemerintah Pusat, Kementerian atau Lembaga, itu menggunakan ojol ini mungkin bisa mencapai 40 persen. Jadi 60 persen masyarakat umum. Kalau pandangan kami seperti itu (merugikan) karena jumlah ASN yang menggunakan jasa transportasi ojek daring banyak juga," kata Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono kepada Suara.com saat dihubungi pada Senin (28/4/2025).
Walaupun Instruksi Gubernur (Ingub) Jakarta itu sudah diteken pada 23 Maret lalu, Igun menyampaikan kalau hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Pemprov terkait kebijakan tersebut.
"Jadi kami memang menunggu adanya undangan atau pembahasan bersama sebelum instruksi ini diterbitkan oleh gubernur," katanya.
Menurut Igun, tingginya jumlah ASN yang menggunakan jasa ojek daring menunjukkan peran penting ojol dalam mendukung mobilitas harian pekerja pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap ojek daring bisa diakui secara formal dalam kebijakan transportasi ASN.
"Kalau dalam instruksi tersebut kan memang tidak disebutkan secara formal. Kita berharap bisa disebutkan secara formal sehingga menambah pendapatan dari para pengemudi ojek online. Asosiasi berharap ojek online dapat dilibatkan dalam alat transportasi yang dapat digunakan oleh ASN nanti," ucapnya.
