Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan menghilangkan bus antar jemput untuk pegawai ASN dan karyawan yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI.
“Setiap hari Rabu, pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik,” kata Pramono di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025).
Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksa para ASN untuk menggunakan transportasi publik berpergian.
Dengan dihapuskannya sarana fasilitas bus bagi para ASN dan pegawai di Balai Kota setiap hari Rabu, diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan Jakarta.
“Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar,” jelasnya.
Saat ini, ada sekitar 65 ribu pegawai di tingkat Provinsi Jakarta. 45 ribu di antaranya merupakan ASN, sementara selebihnya P3K.
Diharapkan dengan diberlakukannya kebijakan ini bisa menjadi contoh pihak lain untuk menerapkan hal serupa.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengatakan sejak pagi tadi akun media sosial miliknya banyak ditag oleh para pegawai yang menggunakan transportasi publik.
“Dari pagi, banyak banget yang ngetag saya di IG, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi,” ujarnya.
Baca Juga: Wajibkan ASN Jakarta Naik Angkutan Umum Tiap Rabu, Pramono Anung: Saya Setengah Memaksa
Pramono mengaku para ASN dan pegawai yang tidak menggunakan transportasi publik setiap Rabu maka bakal kesulitan sendiri. Pasalnya selain tidak disediakannya fasilitas bus, Pramono mengaku sudah menugaskan Satpol PP untuk mengontrol siapa saja yang menggunakan kendaraan pribadi.
“Sehingga kemudian di kantor saya juga minta kepada Satpol PP untuk mengontrol siapa yang naik kendaraan pribadi,” jelasnya.
Selain itu, Pramono juga mengaku bakal membuat para pegawai Balai Kota yang tidak mengikuti aturan kesulitan. Pasalnya, Pramono juga menutup area parkir yang ada di Balai Kota setiap hari Rabu.
![Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjalan usai turun di Halte Matraman, Jakarta, Rabu (30/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/30/37558-pramono-anung-naik-transportasi-umum-asn-wajib-naik-transportasi-umum.jpg)
“Parkirnya kita tidak siapkan di kantor. Kalau dia naik kendaraan pribadi, pasti ketahuan,” jelasnya.
Untuk mengajak warga lain menggunakan transportasi publik, Pramono mengaku bakal rajin membuat tarif gratis bagi para pengguna transportasi publik.
“Belajar dari hari Kartini kemarin dan dari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI,” pungkasnya.
Diketahui bersama, Pramono Anung pagi tadi menggunakan transportasi publik dalam menghadiri kegiatan di kawasan Matraman, Jakarta Timur.
Pram yang kini tinggal di rumah dinas kawasan Taman Suropati, sempat berjalan kaki sebelum naik transjakarta. Sesampainya di Matraman, Pram mengaku sangat senang bisa menggunakan transportasi publik.
Saat di transjakarta, Pram mengaku banyak mendapat curhatan warga. Ia mengaku saat ini transportasi publik di Jakarta sudah cukup baik, namun konektivitasnya belum cukup memadai.
Naik Transportasi Setiap Rabu
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku bakal ikut naik angkutan umum tiap Rabu. Pramono tak ingin dianggap hanya sekadar memberi instruksi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk naik transportasi umum dari balik meja, melainkan juga mencontohkan.
Hal ini sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025, yang mengatur soal kewajiban ASN Pemprov DKI untuk naik angkutan umum tiap hari Rabu.
"Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara yang pertama," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Ia menekankan, perubahan kebiasaan ini tak bisa hanya dimulai dari bawah. Menurutnya, seorang pemimpin harus memberikan contoh nyata agar kebijakan tak berhenti sebatas kertas.
"Apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma. Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing," ungkapnya.
