Suara.com - Anggota DPR RI dari Faksi PKB, Abdullah turut memberikan komentar soal adanya desakan agar Gibran Rakabuming Raka diganti sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, langkah politik itu dinilai tidak mudah dilaksanakan, karena banyak syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur dalam konstitusi.
Abdullah mengatakan, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden RI dapat dilakukan, jika Presiden melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Tidak mudah untuk melengserkan presiden atau wakil presiden (Wapres). Sejumlah langkah harus dilalui," kata Abdullah kepada wartawan dikutip Rabu (30/4/2025).
Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Kemudian Pasal 7B menjelaskan, proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ia mengatakan, DPR harus terlebih dulu mengajukan proposal pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR melakukan investigasi dan pemeriksaan. Lalu MPR mengadakan sidang untuk membahas proposal pemberhentian dan mendengarkan keterangan presiden.
"MPR dapat memutuskan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran berat baik pada saat menjabat maupun sebelum menjabat," katanya.
Misalnya, terbukti pernah melakukan korupsi atau bersekongkol dalam skandal korupsi seperti Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Kemudian Terbukti telah melakukan manipulasi dokumen syarat pencalonan presiden, seperti memalsukan ijazah, atau seperti Presiden Lithuania Rolandas Paksas yang terbukti membuat dokumen palsu dengan memberikan kewarganegaraan Lithuania kepada seorang pengusaha Rusia dengan imbalan pembayaran uang.
Pernah terlibat dalam skandal pelecehan seksual seperti yang pernah dituduhkan terhadap mantan Persiden Amerika Serikat (AS), Bill Clinton dengan Monica Lewinsky pada 1995 silam.
"Selain itu, seorang presiden atau wakil presiden juga bisa di-impeache (pemakzulan) karena terbukti menebar ujaran kebencian, menyebar hoaks dalam tipu muslihat yang mengancam nasionalisme bangsa," ungkap Abdullah.
Ia pun mengajak semua pihak, baik elite politik, tokoh masyarakat, agamawan, dan masyarakat secara umum untuk lebih fokus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Daripada kita ramai soal impeachment Wapres Gibran, lebih baik kita fokus pada pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya," pungkasnya.
Reaksi MPR soal Desakan Ganti Wapres Gibran
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca soal tuntutan delapan poin dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang diteken oleh Jendal (Purn) Fachrul Razi dkk. Salah satu tuntutannya adalah yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Karena belum membaca, Muzani belum bisa mempelajari adanya sikap tuntutan tersebut.
TERPOPULER
