Suara.com - Pemerintah masih mempersiapkan dokumen administrasi untuk kesiapan program Sekolah Rakyat. Salah satunya status kepemilikan tanah dan sertifikat.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa proses sertifikasi lahan sekolah rakyat akan dipercepat, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.
"Kami siap membantu semaksimal mungkin. Sertifikat akan kami usahakan selesai dalam waktu paling lama dua bulan," kata Nusron dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Di tahun pertama ini, pemerintah menargetkan adanya pembangunan 100 unit Sekokah Rakyat di seluruh Indonesia. Nusron menyampaikan kalau proses sertifikasi telah mulai dilakukan untuk unit yang sudah dipastikan lahannya.
"Jika masih dalam tahap pencarian lahan, kami siap membantu mencarikan lahan yang sesuai dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat," imbuhnya.
Sementara itu, sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.
Diakui oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah khususnya pemerintah kota dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kami datang ke sini karena Sekolah Rakyat ini dikerjakan bareng-bareng salah satunya juga dengan kementerian ATR/BPN. Kemarin saat kami membentuk Desk Sekolah Rakyat, Kementerian ATR/BPN juga turun bantu menyelesaikan permasalahan lahan untuk Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Satgas Sekolah Rakyat Resmi Dibentuk
Baca Juga: Mensos Ungkap Tahapan Seleksi Calon Siswa Sekolah Rakyat, dari Verifikasi Data hingga Cek Kesehatan

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat atau Satgas Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk mendukung program unggulan Pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia unggul.