Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berwacana untuk membangun reaktor nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Hal ini merupakan salah satu hasil kunjungan Prabowo ke Rusia beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal ini, Kepala Desk Energi GREAT Institute, Turino Yulianto mendorong agar pemerintah segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran sebagai langkah konkret mendukung agenda tersebut.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
"Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032," kata Turino ditulis pada Kamis (1/5/2025)
Turino Yulianto juga menyarankan agar pembangunan reaktor nuklir diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
"Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI)," lanjut Turino.
Dalam kesempatan yang sama, Guru besar ITB, Sidik Permana yang juga salah satu penyintas bencana nuklir Fukushima tahun 2011 silam turut angkat suara. Sidik mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melempar wacana.
"Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960-an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal," beber Sidik.
Sidik juga menyoroti lambannya kemajuan proyek nuklir di Indonesia, yang menurutnya tertinggal jauh dari negara-negara dengan sejarah riset nuklir yang serupa.
Baca Juga: GEBRAK Ogah Ikut May Day yang Dihadiri Prabowo: Kapitalisme, Oligarki dan Militerisme Musuh Buruh
Sementara itu, Manajer Kampanye WALHI, Dwi Sawung menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan aspek keamanan teknologi nuklir kepada masyarakat.
"Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut," pungkas Dwi.
Diketahui bersama, energi nuklir kekinian sedang dilirik oleh pemerintahan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto menilai nuklir sebagai salah satu energi terbarukan yang paling bersih. Energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, pengembangan benih pertanian, hingga sumber energi lainnya.
Belum lama ini, Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto untuk Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo bersama Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Eddy mengaku, dalam pertemuan tersebut, dirinya bersama Hashim diundang oleh Tony Blair untuk berdiskusi hal-hal yang menyangkut isu kekinian. Di antaranya terkait dengan transisi energi, teknologi terkini dalam energi terbarukan.
“Terutama teknologi terkini yang ada di Inggris yang bisa diadopsi oleh Indonesia. Praktik-praktik terbaik transisi energi yang ada selama ini, termasuk juga pembahasan mengenai AI,” kata Eddy, di Hotel kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
