Berambisi Bikin Reaktor Nuklir, Prabowo Diminta Bentuk Dirjen Ketenaganukliran

Kamis, 01 Mei 2025 | 08:35 WIB
Berambisi Bikin Reaktor Nuklir, Prabowo Diminta Bentuk Dirjen Ketenaganukliran
ILUSTRASI. Berambisi Bikin Reaktor Nuklir, Prabowo Diminta Bentuk Dirjen Ketenaganukliran. [Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berwacana untuk membangun reaktor nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Hal ini merupakan salah satu hasil kunjungan Prabowo ke Rusia beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini, Kepala Desk Energi GREAT Institute, Turino Yulianto mendorong agar pemerintah segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran sebagai langkah konkret mendukung agenda tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

"Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032," kata Turino ditulis pada Kamis (1/5/2025)

Turino Yulianto juga menyarankan agar pembangunan reaktor nuklir diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

"Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI)," lanjut Turino.

Para pembicara dalam diskusi bertajuk: "Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Para pembicara dalam diskusi bertajuk: "Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Dalam kesempatan yang sama, Guru besar ITB, Sidik Permana yang juga salah satu penyintas bencana nuklir Fukushima tahun 2011 silam turut angkat suara. Sidik mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melempar wacana.

"Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960-an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal," beber Sidik.

Sidik juga menyoroti lambannya kemajuan proyek nuklir di Indonesia, yang menurutnya tertinggal jauh dari negara-negara dengan sejarah riset nuklir yang serupa.

Baca Juga: GEBRAK Ogah Ikut May Day yang Dihadiri Prabowo: Kapitalisme, Oligarki dan Militerisme Musuh Buruh

Sementara itu, Manajer Kampanye WALHI, Dwi Sawung menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan aspek keamanan teknologi nuklir kepada masyarakat.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI