Suara.com - Fenomena pinjaman online (Pinjol) terus menjadi sorotan publik Indonesia. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengambil pinjol lantaran prosesnya murah dan gampang.
Apalagi, jumlah pinjol yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini hampir mencapai 100 perusahaan. Kondisi tersebut tentu saja makin menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat.
Kemudahan dalam memperoleh dana secara cepat—hanya dalam hitungan menit uang bisa langsung masuk ke rekening membuat pinjol makin diminati. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak warga justru terjerat utang yang sulit dilunasi.
Lantas, kapan pinjol hadir di Indonesia?
Kehadiran Pinjol legal di Indonesia sebenarnya masih tergolong baru. Dikutip dari berbagai sumber, perusahaan Peer to Peer (P2P) lending pertama kali terdeteksi pada tahun 2015 dengan nama KoinWorks.
Sejak saat itu, pinjol di Indonesia mulai berkembang pesat, seiring dengan hadirnya aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016.
Regulasi OJK tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Regulasi ini menjadi tonggak resmi yang mengatur industri P2P lending di tanah air. Pemerintah melalui OJK melihat bahwa layanan pinjaman digital dibutuhkan untuk mendorong inklusi keuangan, terutama di sektor UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank konvensional.
Jika menengok ke belakang, konsep Pinjol bukanlah hal baru secara global. Industri P2P lending pertama kali muncul di Inggris pada tahun 2005 dengan nama Zopa.
Perusahaan ini menjadi pionir yang menghubungkan peminjam dan pemberi dana tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Kesuksesan Zopa kemudian diikuti oleh platform serupa di Amerika Serikat, Tiongkok, dan sejumlah negara Eropa.
Meski awalnya disambut positif karena mampu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan, Pinjol di Indonesia mulai menuai kritik akibat tingginya tingkat gagal bayar, bunga mencekik, dan metode penagihan yang kerap menyalahi aturan.
Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada akhir 2023 tercatat total penyaluran pinjaman dari semua platform P2P lending mencapai lebih dari Rp 600 triliun.
Namun, rasio kredit bermasalah (TWP90) masih berada di kisaran 3,5 persen, yang berarti ada jutaan peminjam yang menunggak lebih dari 90 hari.
Kondisi ini makin diperparah oleh literasi keuangan digital yang rendah di kalangan masyarakat. Banyak warga yang tergiur dengan proses cepat dan syarat mudah, tanpa memahami konsekuensi dari skema bunga harian yang diterapkan. Alhasil, tak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dalam siklus utang berkepanjangan.
Bahaya Galbay Pinjol
TERPOPULER
