REGIONAL:
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan 28 kebijakan baru dalam enam bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
"Dalam enam bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru," ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait enam bulan Pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Prabowo mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan melalui lebih dari 100 produk turunan, termasuk peraturan Presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (Inpres), hingga surat edaran.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya evaluasi objektif terhadap kinerja kabinet agar tidak terjebak dalam anggapan bahwa pemerintahan sudah berjalan dengan sempurna.
"Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk jebakan bahwa kita menganggap diri kita sudah mampu padahal kita tidak mampu. Kita sudah melihat bahwa arah kebijakan kita benar padahal tidak benar," ucap Prabowo sebagaimana dilansir Antara.
Prabowo menekankan bahwa kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan di tingkat atas dapat berdampak besar pada masyarakat di lapisan bawah. Ia mengibaratkannya seperti pendulum yang bergerak semakin lebar ke bawah.
"Sebuah pendulum di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah," ucap Kepala Negara.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Bantah Jadi Presiden Boneka
Dalam sidang kabinet itu, Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.
“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.
Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.
“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.
Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
TERPOPULER
