Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengecam keras pencatutan namanya dalam aksi penipuan bermodus bantuan pertanian yang menyasar petani di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Politikus muda yang kini duduk di Komisi IV DPR RI itu menegaskan tidak pernah meminta imbalan apapun terkait penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.
Kasus ini mencuat setelah Rajiv menerima sejumlah laporan dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di wilayah pemilihannya, yakni Dapil Jawa Barat II.
Para pelaku dilaporkan mengaku sebagai perwakilan Rajiv atau pihak yang berafiliasi dengannya.
Mereka menawarkan alat dan sarana produksi pertanian, namun dengan syarat penerima harus mentransfer sejumlah uang sebagai "biaya pengurusan".
“Saya tegaskan, saya tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada petani untuk mendapatkan bantuan. Jika ada yang mengaku bisa menyalurkan bantuan atas nama saya dan meminta uang, itu jelas penipuan,” tegas Rajiv saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/5/2025).
Modus penipuan dengan mengatasnamakan pejabat publik sebenarnya bukan hal baru.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, modus ini berkembang dengan menyasar kelompok masyarakat tertentu yang dianggap rentan, termasuk petani dan nelayan.
Dengan iming-iming bantuan alat pertanian, pupuk, atau bibit gratis, pelaku mengincar keuntungan pribadi dengan cara licik.
Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Rajiv Minta Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran
Rajiv menilai praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng nama baik wakil rakyat yang selama ini bekerja memperjuangkan hak-hak petani.
"Semua bantuan yang saya perjuangkan berasal dari program pemerintah pusat dan disalurkan sesuai prosedur. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun dari petani," jelasnya.
Imbau Waspada
Rajiv mengimbau masyarakat, terutama para petani di Kabupaten Bandung dan KBB, untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan yang tidak disampaikan melalui jalur resmi.
“Jangan takut untuk melapor. Ini penting agar pelaku tidak terus beraksi dan tidak ada lagi korban dari kalangan petani,” katanya.
Ia meminta masyarakat segera menghubungi pihak kepolisian atau pihaknya secara langsung jika menemukan indikasi penipuan. Ia juga membuka kanal komunikasi melalui tim relawan dan kanal media sosial resmi untuk menerima pengaduan masyarakat.
Minta Aparat Bertindak
Tak hanya berhenti pada imbauan, Rajiv secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, untuk mengusut tuntas kasus pencatutan namanya.
Ia mendorong proses hukum berjalan transparan agar para pelaku dapat segera ditangkap dan tidak mengulangi perbuatannya.
“Kami harap pihak Kepolisian bisa mengusut dan menindak tegas para pelaku,” pungkasnya.
Rajiv menegaskan bahwa pihaknya akan terus konsisten memperjuangkan aspirasi petani di daerah pemilihannya.
Ia menyebut bahwa bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Komisi IV DPR RI bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani secara nyata, bukan menjadi ladang penipuan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Kami akan terus mendorong program pemberdayaan petani agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” ujar Rajiv.
Sebagai informasi, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat memang menggulirkan sejumlah program bantuan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.
Bantuan tersebut meliputi alat mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pertanian. Seluruh bantuan itu disalurkan melalui prosedur resmi tanpa pungutan biaya.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami alur resmi penyaluran bantuan ini, sehingga menjadi celah bagi oknum penipu untuk beraksi. Dalam konteks ini, edukasi kepada petani dinilai sangat penting agar mereka tidak menjadi korban.
