REGIONAL:
“Ke mana?” tanya Hasan.
“Itu yang rumah dekat samping bis itu,” jawab Harun.
“Pinggir sini pak? Kali?” tanya Hasan lagi.
“Iya yang 20 itu,” ujar Harun.
Permintaan Harun untuk menuju ke rumah dekat bis itu kemudian disetujui oleh Hasan. Kemudian, Tim Biro Hukum KPK melanjutkan percakapan antara Hasan dan Harun.
“Eh, yang nomor 10 itu atau di DPP?” kata Harun.
“Ketemuan di situ saja soalnya di SS (Sutan Sjahrir) nggak ada orang pak, saya nggak bisa tinggal,” ucap Hasan.
“Bapak (Hasto) di mana?” tanya Harun.
“Bapak lagi di luar,” jawab Hasan.
“Bapak suruh ke mana?” lanjut Harun.
“Perintahnya Bapak suruh standby di DPP lalu handphonenya harus direndam di air,” sahut Hasan.
“Di mananya?” tambah Harun.
“Terserah bapak (Harun), apa saya mau rendamin atau gimana?” timpal Hasan.
“Bapak meluncur sekarang, saya tunggu di dekat Teuku Umar, naik motor saja,” ujar Harun.
“Iya pak,” balas Hasan.
“Yang di pom bensin dekat Hotel Sofyan,” tambah Harun.
“Oh, Cut Meutya,” timpal Hasan.
Mereka kemudian berangkat setelah percakapan tersebut selesai. Anggota Biro Hukum KPK menyebut sejak saat itu, Harun Masiku menghilang hingga saat ini.
“Atas perintah pemohon (Hasto) tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon,” tandas dia.
Dakwaan Jaksa KPK
Sekadar informasi, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
