REGIONAL:
Suara.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour dan wisuda mendapat tanggapan positif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu tak menampik bahwa kegiatan tersebut bisa menjadi membebani orang tua murid secara finansial.
Menurut Pri, pada dasarnya kegiatan seperti study tour dan wisuda memang memiliki nilai positif, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga.
Lantaran itu, Pri menyarankan agar sekolah mencari metode lain untuk penyelenggaraan acara yang serupa.
"Ya, kalau memang tujuannya itu karena beban orang tua, beban keluarga, karena pengeluaran yang terlalu besar akibat dari aktivitas-aktivitas itu, saya pikir bisa dicari metodologi lain untuk bisa tetap menyelenggarakan wisuda dan sebagainya itu" kata Pri ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.
Menurutnya, penting juga tetap memberikan ruang kepada anak-anak untuk merayakan pencapaian mereka, namun dengan cara yang lebih inklusif. Dia juga menekankan jangan sampai kegiatan sekolah itu jadi membebani orang tua siswa secara finansial.
"Dalam konsep yang lebih sederhana," sarannya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur berbagai kebijakan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. SE bernomor 43/PK.03.04/KESRA itu secara khusus ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan dan peserta didik di wilayah Jawa Barat.
Aturan tersebut meliputi penyelenggaraan kegiatan study tour, outing, wisuda dan membahas juga kerja sama dengan TNI AD.
"Guna memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif serta untuk meringankan beban ekonomi orang tua peserta didik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengimbau seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam peraturan di atas," demikian tertulis pada akun Instagram resmi Dinas Pendidikan Jabar.
Inti dari surat edaran ini adalah keinginan Dedi Mulyadi untuk membentuk karakter peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah di Jawa Barat demi terwujudnya konsep Gapura Panca Waluya.
Dalam beberapa kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan pelarangan kegiatan study tour dan wisuda di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban finansial orang tua dan mengembalikan fokus pendidikan pada esensi pembelajaran.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan bahwa sekolah jangan sampai membuat orang tua siswa stress.
"Sekolah bukan tempat pamer kekayaan, bukan juga tempat bikin acara yang membuat orang tua stres karena biaya."
Ia menyoroti bahwa kegiatan seperti study tour dan wisuda sering kali menjadi ajang formalitas yang tidak mendidik dan justru menambah beban ekonomi keluarga.
Selain pertimbangan ekonomi, faktor keselamatan siswa saat perjalanan study tour juga menjadi alasan utama.
"Akhir-akhir ini kecelakaan rombongan 'study tour' sering kali terjadi."
Lantaran itu, ia mendorong sekolah untuk mengadakan kegiatan edukatif yang sederhana dan inklusif, seperti kunjungan ke tempat bersejarah terdekat atau acara pelepasan di lingkungan sekolah.
Ketegasan pelarangan study tour tersebut dimulai sejak kali pertama Dedi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur Jabar.
Tak perlu Waktu lama bagi Dedi untuk mengambil langkah tegas, yakni menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok.
"Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata Dedi usai jalani pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2025.
Ia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan langkah pembenahan di Jabar. Ia juga mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour.
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sdh diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ujarnya.
"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," katanya.
TERPOPULER