Infografis
"Melalui pendekatan intensifikasi, satu titik bisa ditingkatkan dari dua rombel menjadi empat misalnya, tergantung kapasitas bangunan," ujar Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Salahudin Yahya.
Strategi itu didukung temuan lapangan yang menunjukkan bahwa banyak bangunan di kabupaten/kota siap dialihfungsikan menjadi Sekolah Rakyat tanpa memerlukan pembangunan baru.
Dalam transisi ini, renovasi ringan dengan anggaran APBN menjadi opsi utama.
Sementara Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof Mohammad Nuh menekankan meskipun kapasitas Sekolah Rakyat diperluas, tidak akan mengurangi kualitasnya.
"Kita perlu menyampaikan bahwa perluasan titik dan optimalisasi rombel adalah bentuk efisiensi, bukan pelemahan kualitas. Semua tetap dalam standar mutu," katanya.
Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025 di 53 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pada tahap pertama, penyelenggaraan akan memanfaatkan 45 aset milik Kemensos, 6 aset milik pemerintah daerah, dan 2 aset milik perguruan tinggi.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.
Komposisinya meliputi 1 rombel jenjang SD, 63 rombel jenjang SMP, dan 67 rombel jenjang SMA. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 3.275 siswa yang akan mengikuti program ini.
Baca Juga: Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
