Legislator Soroti Gerak Cepat Kapolri Sikat Premanisme hingga Judi Online

Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Tandra, kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat semakin terlihat konkret dan dirasakan langsung oleh publik.

“Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas, cepat, dan responsif. Ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan," kata Tandra di Jakarta, Kamis (9/5/2025).

Tandra pun mengungkapkan beberapa capaian penting Polri sepanjang awal Mei 2025. Salah satunya adalah keberhasilan menyapu bersih premanisme.

“Sejak operasi kepolisian kewilayahan dimulai pada 1 Mei 2025, Polri telah menangani 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi ini juga mengapresiasi keseriusan Polri dalam memberantas peredaran narkoba.

Menurut Tandra, melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Polri berhasil menggagalkan penyelundupan 71 kilogram sabu di Jambi pada awal Mei 2025.

Terkait maraknya judi online, Tandra menilai langkah pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online sebagai terobosan penting.

“Sejak dibentuk pada 4 November 2024, desk ini sudah menangani 1.271 kasus. Bahkan dalam kasus terbaru, polisi berhasil menyita dana sebesar Rp 530 miliar dari ribuan rekening bank. Ini angka yang luar biasa," tegasnya.

Baca Juga: Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Golkar Bentuk Tim Hilirisasi

Selain itu, Polri berhasil membongkar praktik perdagangan ilegal sianida sebanyak 494,4 ton yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif. Nilai omzetnya mencapai Rp 59 miliar.

"Ini menunjukkan ketanggapan Polri terhadap kejahatan lintas negara,” ucap Tandra yang juga Ketua Dewan Pembina Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

Tak hanya itu, Polri bersama Satgas Gakkum Desk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil mengungkap kasus penempatan PMI nonprosedural di wilayah hukum Polda Kalimantan Utara.

Pada 5 Mei 2025, satgas memeriksa penumpang KM. Thalia di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, dan mengungkap 4 laporan polisi dengan 3 tersangka serta menyelamatkan 19 korban.

Keesokan harinya, 6 Mei 2025, pemeriksaan terhadap KM. Bukit Siguntang menghasilkan 5 laporan polisi, 4 tersangka, dan 63 korban diselamatkan.

Total dalam dua hari, satgas mencatat 9 laporan polisi, 7 tersangka, dan 82 korban berhasil diamankan.

Tandra menambahkan, sederet keberhasilan itu mencerminkan reformasi kelembagaan Polri yang berjalan sangat baik.

“Kinerja ini patut didukung oleh semua pihak. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal perlindungan terhadap rakyat," ungkapnya.

Polres Jakpus Turunkan Bendera Ormas

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat menertibkan sebanyak 109 bendera milik organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam operasi Brantas Jaya 2025.

"Penurunan atribut ormas ini bagian dari penegakan aturan untuk menjaga ketertiban umum," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa operasi dilakukan serentak di delapan wilayah Polsek jajaran untuk menciptakan ketertiban dan menghindari potensi gesekan horizontal antarkelompok.

Wilayah dengan penurunan atribut terbanyak tercatat di Kecamatan Sawah Besar, yakni sebanyak 32 bendera dari berbagai ormas.

"Tidak boleh ada simbol kelompok yang menguasai ruang publik seenaknya," kata dia.

Polda Metro Jaya telah menggelar Apel Siaga Anti Premanisme dalam rangka pemberantasan aksi premanisme yang banyak terjadi di masyarakat.

Karyoto menjelaskan, operasi ini akan berlangsung selama 15 hari mulai 9 Mei hingga 23 Mei 2025.

"Operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, juga didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat," katanya.

Selain itu, Karyoto menyebutkan, operasi ini akan diperkuat melalui langkah-langkah preemtif dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan.

"Terutama terkait dengan aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat," katanya.