Infografis
Kebijakan ini menjadi solusi konkret menghadapi tantangan pelaksanaan ibadah haji di tengah keterbatasan fasilitas dan cuaca ekstrem.
Kebijakan murur memperbolehkan jemaah lansia, difabel, dan pendamping mereka untuk melewati Muzdalifah tanpa bermalam, langsung menuju Mina pada malam 9 Zulhijah antara pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Arab Saudi.
Menurut Sopa, kebijakan ini sesuai syariat dan diperkuat oleh kaidah fikih “Iza ta’azzar al-ashl yusharu ilal badal”, yang berarti bila hukum asal sulit dilaksanakan, boleh beralih ke pengganti. Jemaah yang menggunakan skema murur tidak dikenai dam, karena tetap melaksanakan rangkaian rukun haji.
Sementara itu, skema tanazul memungkinkan jemaah kembali ke penginapan pada 10 Zulhijah setelah dari Muzdalifah, dan melanjutkan ibadah di Mina keesokan harinya, termasuk melempar jumrah Aqabah sebanyak tujuh kali.
Kebijakan ini relevan karena ruang di Mina semakin sempit, bahkan kini hanya sekitar 0,79 meter persegi per jemaah.
Kebijakan ini juga diperkuat dalil dari Al-Qur’an, antara lain Surah Al-Hajj (22:78) dan Surah Al-Baqarah (2:185), yang menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam menjalankan agama.
Hadis Aisyah riwayat Bukhari pun menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memilih opsi yang paling mudah selama tidak berdosa.
Skema tanazul memberikan kemudahan bagi jemaah dengan uzur untuk menjalankan ibadah sesuai kemampuan. Dalam skema ini, jika jemaah mewakilkan lempar jumrah dan tetap hadir di Mina, maka mereka tidak dikenai dam. Namun, jika tidak sama sekali ke Mina dan meninggalkan kewajiban seperti lempar jumrah, maka wajib membayar dam, sesuai dengan Al-Baqarah (2:196).
Sopa menyebut bahwa kebijakan murur dan tanazul mencerminkan semangat fikih taisir, atau prinsip memudahkan dalam beragama, yang selaras dengan nilai hifz ad-din (memelihara agama) dan hifz an-nafs (memelihara jiwa).
PP Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung penuh pelaksanaan kebijakan ini demi kelancaran dan keselamatan jemaah Indonesia, terutama kelompok rentan.
