Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyampaikan jika sudah ada 63 titik lokasi Sekolah Rakyat yang telah dibangun hingga 12 Mei 2025. Nantinya, 63 Sekolah Rakyat tersebut akan siap beroperasi mulai Juli 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin dalam Rapat Panja bareng Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Nah saat ini sampai dengan 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini insyallah pertengahan Juli atau … Juli akan sudah dimulai. sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya," kata Agus.
Selain itu, Agus juga menyampaikan jika Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional yang secara khusus, berbeda dari sekolah formal pada umumnya.
Kurikulum itu mengusung dengan model multi-entry dan multi-exit, yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menyesuaikan waktu belajar.

Sementara sistem pembelajarannya akan berbasis individual approach dan deep learning, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam, pengembangan karakter, serta potensi personal masing-masing siswa.
"Nah di mana dibangunnya sekolah rakyat ini, diharapkan di setiap kabupaten kota sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat," katanya.
Adapun, menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata.
Dari jumlah tersebut, direncanakan, sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Hasan Nasbi soal Pesawat Kepresidenan Disulap Mirip Punya Prabowo: Cuma Cadangan, Supaya...
Adapun 100 sekolah lainnya akan diwujudkan melalui partisipasi dan kolaborasi pihak swasta, yang pelaksanaannya akan mendapat dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian BUMN.