Skandal PDNS Rp959 Miliar, Mantan Menkominfo Budi Arie Ungkap Perannya

Suara.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa dugaan kasus korupsi yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) merupakan laporannya.

Budi Arie mengaku, pada September 2024 sengaja sowan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi di kementerian yang sedang dipimpinnya.

"Saya yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung sekitar bulan September 2024. Saya hadir bersama wamen, sekjen dan irjen," kata Budi Arie, dalam pesan WhatsApp kepada awak media, Jumat 23 Mei 2025.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah menetapkan lima tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi PDNS.

Kepala Kejari Jakarta Pusat, Safrianto Zuriat Putra mengatakan, kelima orang tersebut 3 diantaranya berasal dari pihak kementerian, sementara 2 orang lainnya merupakan pihak dari swasta.

Adapun tiga orang yang berasal dari pemerintah, yakni Semuel Abrizani Pangerapan alias SAP, selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016 hingga 2024.

Kemudian, Bambang Dwi Anggono alias BDA, selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 hingga 2023.

"Selanjutnya, Nova Zanda selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barangjasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024,” kata Safrianto, Kamis 22 Mei 2025.

Selain itu, tersangka lain yang berasal dari pihak swasta, yakni Alfi Asman, selaku Direktur Bisnis pada PT Aplikanusa Lintasarta sejak 2014 sampai dengan 2023.

Kemudian, Pini Panggar Agusti alias PPA selaku, Account Manager 2017-2021 PT Docotel Teknologi.

Lebih lanjut, Safrianto menuturkan, dalam perkara ini Kementerian Komunikasi dan Informatika justru membentuk PDNS dengan nomenklatur dalam DIPA Tahun 2020.

Ia melakukan Penyediaan Jasa Layanan Komputasi Awan laaS 2020 yang tidak sesuai dengan tujuan Perpres Nomor 95 Tahun 2018. 

“Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya akan selalu tergantung kepada pihak swasta,” ungkapnya.

Dalam perbuatannya, mereka bersama-sama melakukan perbuatan demi memperoleh keuntungan.

Para tersangka melakukan pemufakatan jahat untuk mengkondisikan pelaksanaan kegiatan PDNS.

Salah satunya terkait dengan perencanaan tender, KAK yang digunakan mengacu pada perusahaan tertentu yang kemudian di dalam proses tendernya perusahaan tersebut akhinya dimenangkan. 

“Dalam pelaksanaannya perusahaan pelaksana justru men-subcon kan kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis,” jelasnya.

Adapun, total pagu anggaran kegiatan PDNS dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah Rp959 miliar.

Dengan rincian pada tahun 2020 Rp60 miliar, tahun 2021 Rp102 miliar. Kemudian pada tahun 2022 pagu anggaran mencapai Rp188 miliar.

Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Rp350 miliar. Kemudian, pada tahun 2024 pagu anggaran senilai Rp256miliar.

Sebelum dilakukan penetapan sebagai tersangka, pihak kejaksaan juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah temoat, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Digital, PT Pinang Alif Teknologi, Apartemen di Jalan Senen Raya.

Kemudian PT Docotel, Grand ITC Permata Hijau, Rumah di Jalan Cilandak Tengah Raya, Jakarta Selatan, Perumahan di Jalan Duta Pelangi.

Lalu di rumah atau tempat tinggal  yang terletak di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Sita Barang Bukti

Dalam perkara ini, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp1,7 miliar, 3 unit mobil, dari tersangka SAP, BDA.

Selain itu, ada 176 gram logam mulia, dari tersangka SAP dan BDA. Selanjutnya 7 Sertifikat Hak Milik atas tanah, dari tersangka SAP, BDA.

Barang bukti lainnya yakni 55 barang bukti elektronik, dari tersangka SAP, BDA,NZ, PPA, AA dan saksi-saksi lainnya, dan 346 dokumen.

Para tersangka dijerat dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.