Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM? Aktivis 98: Dunia Ogah Investasi

Suara.com - Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat, memiliki korelasi dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan oleh pemerintah. 

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 berada di angka 4,87 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02 persen. 

Ubed menyebut, setelah 27 tahun reformasi, seharusnya Perekonomian Indonesia membaik. 

Namun, situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan, ketika dirinya ikut aksi menggulingkan Soeharto pada 1998 lalu. 

Saat Soeharto tumbang, Indonesia diyakininya masih memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti nikel hingga emas. 

"Jadi bayangan kita, kita akan mengalami episode negara maju setelah 25 tahun. Apa argumennya? Karena studi-studi tentang pembangunan sebuah negara di banyak negara di dunia, setiap 25 tahun, ketika negara bekerja dengan benar itu akan mengalami kemajuan," kata Ubed saat diskusi 'Refleksi Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?' di Jakarta, Sabtu, 24 Mei 2025. 

Dia mencontohkan Korea Selatan, 27 tahun yang lalu menjadi salah satu negara miskin. 

Namun, mereka berhasil keluar dari keterpurukannya. Dia mengungkap penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. 

"Pertanyaannya mengapa secara ekonomi kita stagnan? Ini pertanyaan penting. World Economic Forum itu melakukan riset, mereka mewancarai para pemodal sehat di dunia. Lalu jawaban mayoritas mengatakan, kami tidak akan investasi di negara yang korupsinya merajalela." 

"Kami tidak akan investasi di negara yang pelanggaran HAM-nya  masih luar biasa.  Kami juga tidak akan investasi di negara yang tidak menjalankan good governance dan clean governance," kata Ubed. 

Ubed menyebut bahwa tidak akan mungkin Ekonomi Indonesia tumbuh, bila tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tak diterapkan. 

Ekonomi Indonesia akan melambat apabila korupsi masih merajela. Begitu juga dengan situasi demokrasi yang semakin menyempit.

"Pertanyaannya, ini kenapa terjadi? Pertama memang karena tidak ada supremasi hukum untuk menegakkan perkara-perkara penting sebagai peristiwa masa lalu, termasuk HAM. Sebagai bangsa Kita membawa cacat bawaan, yang sangat sulit dunia internasional percaya," kata Ubed. 

"Jadi dampak dari pelanggaran HAM itu sampai ke kita. Dan sampai ke rakyat banyak. Bukan hanya dampak yang sebagai politik,  tapi juga dampak yang sebagai ekonomi yang membuat rakyat terus menderita," ujarnya. 

Dia juga semakin menyayangkan ketika para aktor pelanggar HAM masa lalu justru berada di barisan pemerintah. 

"Jadi bagaimana mungkin bangsa ini mengalami kemajuan,  tapi pada sisi penegakan HAM tidak pernah ditegakkan. Pelanggaran HAM lama tidak pernah diselesaikan. Pelanggaran HAM baru terus terjadi. Yang paling menyedihkan adalah aktor utama dari pelanggar HAM itu ada di istana," tegasnya. 

"Ada darah di tangannya, ada air mata di tangannya, dan ada nyawa kawan-kawan kita di tangannya. Makanya saya heran pada kawan-kawan yang bermesraan dengan kekuasaan hari ini.  Ini disebut peristiwa sangat menyedihkan buat kita," sambungnya. 

Ubed juga semakin menyayangkan dengan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Menurutnya hal itu tak layak diberikan, dengan berbagai catatan pelanggaran HAM yang terjadi pada pemerintah presiden kedua itu. 

"Saya kira kita punya argumen substantif, mengapa kita menolak Soeharto menjadi pahlawan. Karena Soeharto tercatat dalam sejarah, dan terbukti secara hukum,  dia adalah pelanggar HAM," tegas Ubed.