JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!

Erick Tanjung | Lilis Varwati | Suara.com

Minggu, 25 Mei 2025 | 12:08 WIB
JK Pasang Badan untuk Prabowo: Ekonomi RI Melambat Bukan Salah Presiden!
Mantan Wapres Jusuf Kalla bertemu Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Biro Pers Istana)

Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan bahwa turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan salah Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi global, terutama kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

JK menyebut kalau kebijakan trump yang menaikan Tarif Resiprokal terhadap produk-produk internasional yang ingin masuk ke Amerika justru bisa jadi senjata makan tuan.

"Trump belum paham, justru kebijakan tarif tinggi itu akan membebani sendiri rakyat USA dalam mengonsumsi produk-produk China dan negara lain yang selama ini membanjiri USA dengan harga terjangkau. Sebuah kebijakah bunuh diri," kata JK saat pidato dalam acara Meet the Leaders di kampus Universitas Paramadina, Jakarta, ditulis Minggu (25/5/2025).

Kebijakan Trump itu akhirnya memperparah Trade War yang turut mempersulit kondisi semua negara di dunia. Meski begitu, menurut JK, Indonesia sebetulnya tidak terlalu dirugikan dengan kebijakan Trump. Meski efeknya tetap ada, namun sebenarnya kecil karena ekspor Indonesia ke Amerika hanya 10 persen.

Akibat kekacauan politik dan ekonomi dunia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi global turun dari semula 3,7 menjadi hanya 2,8 persen dalam waktu dua bulan kebijakan tarif Trump dikeluarkan.

Penurunan ekonomi global itu pun berdampak pula pada Indonesia yang pertumbuhan jadi melambat. Dari rencana 5,2 persen pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 4,8 persen.

Ditambah adanya hutang menumpuk dan defisit tinggi akibat periode pemerintahan sebelumnya, akhirnya jalan efisiensi diambil oleh pemerintah Prabowo saat ini. Kondisi itu, menurut JK, tidak sepenuhnya salah Prabowo.

"Bukan salah Prabowo, tapi itu akibat ekonomi dunia dan juga kebijakan pemerintahan masa lalu yang berakibat terjadi efisiensi di mana-mana," tuturnya.

JK melihat, dampak dari efisiensi itu mengakibatkan banyak program pemerintah tidak berjalan baik. Selain itu, terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi semakin melambat, PHK terjadi di mana-mana.

Situasi seperti itu dinilai bernahaya karena perekonomian tumbuh dari konsumsi masyarakat dalam negeri. Di sisi lain, konsumsi bisa tumbuh baik apabila adanya produktivitas ekonomi.

Hal lainnya juga berdampak buruk, imbuh JK, aksi premanisme yang makin tumbuh subur. Menurutnya, tindakan premanisme itu jadi marak akibat lemahnya faktor ekonomi.

"Premanisme yang tumbuh subur juga dampak tidak langsung oleh sebab kemunduran ekonomi yang berperanguh pada ekonomi rakyat banyak. Preman memang perlu diatasi, tapi penyebab utamanya harus diselesaikan, yaitu pengangguran massal," ujarnya.

Ekonomi RI Melambat Gara-Gara Pelanggaran HAM?

Diberitakan sebelumnya, Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus aktivis 98 Ubedilah Badrun mengungkap korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya

6 'Bansos' Disalurkan Pemerintah Mulai Juni 2025, Ini Daftar dan Sasarannya

Bisnis | Minggu, 25 Mei 2025 | 10:19 WIB

Prabowo Apresiasi China yang Konsisten Dukung Negara Berkembang Lawan Imperialisme dan Kolonialisme

Prabowo Apresiasi China yang Konsisten Dukung Negara Berkembang Lawan Imperialisme dan Kolonialisme

News | Sabtu, 24 Mei 2025 | 23:23 WIB

Prabowo Puji China di Depan Li Qiang: Mitra Dagang Terbesar, Banyak Bantu Bangun RI

Prabowo Puji China di Depan Li Qiang: Mitra Dagang Terbesar, Banyak Bantu Bangun RI

News | Sabtu, 24 Mei 2025 | 22:58 WIB

Terkini

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:09 WIB

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB