Infografis
Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban usai tak dituliskannya istilah Orde Lama dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah.
Menbud Fadli Zon menyampaikan, jika penamaan Orde Lama hanya merupakan istilah yang dibuat oleh Orde Baru.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," kata Fadli ditemui usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli Zon menyampaikan, pemerintahan kala itu tidak pernah mengklaim juga sebagai Orde Lama.
"Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya order lama? kan tidak ada," beber elite Partai Gerindra itu.
Untuk itu, kata dia, dalam proyek penulisan sejarah ulang Indonesia pihaknya ingin lebih netral.
"Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kami ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," katanya.
"Itu kan masa-masa demokrasi misalnya kalau kita lihat dari demokrasi liberal waktu itu kan jatuh bangunnya kabinet, yang berkuasa secara eksekutif kan sebenarnya kabinet, dari kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah [Harahap], Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, itu sampai kemudian era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966 kira-kira gitu," sambungnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi X DPR, Fadli menyampaikan judul-judul jilid dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Baca Juga: Tuding PDIP-BG Framing Kasus Judol, Budi Arie Diultimatum Segera Minta Maaf: Ditunggu 1x 24 Jam!
Dari 10 judul jilid buku yang dipaparkan tak ada penyebutan soal Orde Lama dan hanya terdapat istilah Orde Baru.
Berikut 10 jilid buku sejarah yang sedang digarap tim sejarawan yang direncanakan rampung pada Agustus 2025 dan akan diuji publik pada Juni 2025 mendatang.
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indoensia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967-1998)
- Era Reformasi (1999-2024)
AKSI Tolak Proyek Menbud Fadli Zon
Sebelumnya, sejarawan hingga koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejahrah Indonesia (AKSI) menyatakan tegas menolak terkait rencana pemerintah lewat Kementerian Budaya untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Penolakan itu disampaikan lewat sikap manifesto yang dibacakan langsung di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Kami dari AKSI (Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia) dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan 'sejarah resmi' Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia," kata Ketua AKSI, Marzuki Darusman dalam rapat.
Pertama, dalam sikap itu dengan menulis sejarah ulang, Kemenbud telah sadar untuk melaksanakan suatu proyek masif berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.
"Dalam lingkup proses rekayasa itu tampak tertanam tujuan pokok kepentingan pemerintah untuk menegakkan suatu bangunan atau rekonstruksi suatu sejarah monumental tertentu. Sejalan upaya mewujudkan visi serupa itu, lahirlah ilusi bahwa pemerintah seolah telah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya itu," ujarnya.
"Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa," sambungnya.
Kedua, dalam sikap itu, pemerintah dianggap menggunakan mandat sejarah untuk menegakkan suatu tatanan politik atau orde tertentu, menjadi imperatif dan absah.
"Ketiga, spektrum politik seluruh kekuasaan pemerintah digelar dan dilaksanakan, dalam suatu jangkauan politik yang batas-batas terluarnya dibingkai paham otoriterianisme di satu sisi, dan totaliterianisme di sisi lain. Totaliterianisme bukanlah akumulasi otoriterisme; sebaliknya otoriterianisme bukanlah totaliterianisme moderat yang bisa ditangkal dan dicegah melalui pengingkaran, dan serangkaian narasi verbal oleh pemerintah," ujarnya.
Keempat, kata dia, seluruh proyek penulisan sejarah £ndonesia oleh Kemenbud adalah sebuah sejarah buatan, yang telah jauh melebihi interpretasi tentang sejarah, yang adalah sumber daya ilham politik dan identitas kebangsaan.
"Tindakan ini merupakan suatu tindak pengkhianatan terhadap paham dasar kerakyatan yang dianut bangsa Indonesia, dan menghancurkan memori kolektif tentang kapasitas alamiah dan kekuatan bangsa, untuk mengatasi tantangan eksistensialnya," katanya.
"Sesungguhnya kerakyatanlah yang telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari kungkungan kolonialisme, pertarungan ideologisme, dan dominasi otoriterianisme. Pemerintah bukanlah satu-satunya penafsir tunggal atas sejarah bangsa. Suara rakyat, sebagai korban dari tindakan dan kebijakan pemerintah tidak boleh dihilangkan haknya untuk menjelaskan pengalaman sejarahnya," sambungnya.
Terakhir, kata dia, pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia telah menjadi rujukan sejarah dunia, bagaimana pengalaman pahit bangsa Indonesia, sebagai instrumen sejarah yang bertujuan memuliakan kekuasaan.
