Infografis
Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon, mengungkapkan terkait urgensi dari proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang akan dilakukan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkap Fadli Zon dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia awalnya menjelaskan, dalam proyek itu akan melibatkan 113 sejarawan sebagai penulis.
"113 ini adalah sejarawan, apakah itu guru besar, profesor atau doktor di bidang sejarah, termasuk ada arkeolog, ada yang latar belakangnya arsitektur dari 34 pergurusn tinggi dan 8 institusi, dan 113 penulis. Ada 20 editor jilid dan 3 editor umum. Semua dari kalangan akademisi tadi, arkeolog, georgrafi, sejarah ilmuwam humaniora lainnya," kata Fadli dalam rapat.
Ia mengatakan, adanya rekontruksi terhadap masa lalu bangsa Indonesia ini dianggap penting.
"Sebagai himpunan dari perjalanan sejarah bangsa untuk membentuk National identity atau reinventing Indonesian identity dalam perspektif secara Indonesia Sentris, sebafai bangsa merdeka, berdaulat dan seterusnya," terangnya.
Kemudian ia mengatakan, nantinya penulis ulang sejarah tak akan dilakukan dari nol.
"Tentu saja bukan dari 0. Jadi buku-buku ini menjadi suatu acuan utama begitu juga Indonesia dalam arus sejarah dan sejarah nasional Indonesia tentu buku Belanda ini tidak kita jadikan acuan. Dan ini mengungkap secara garis besar sekali lagi, aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain," bebernya.
Ia mengungkap juga enam urgensi dari penulisan ulang sejarah Indonesia. Pertama, kata dia, biar tak ada bias kolonial.
Baca Juga: Hapus Diksi Orde Lama di Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI, Menbud Fadli Zon: Kami Ingin Netral
"Menegaskan perspektif indonesiasentris apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif indonesia sentris," katanya.
Kemudian, untuk menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. Lalu, untuk menegaskan otonomi sejarah, sejarah otonom.
"Kemudian relevansi untuk generasi muda. Dan reinventing Indonesian identity. Dan lebih lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan," pungkasnya.
Gerindra Klaim Sesuai Fakta dan Data
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia selama dilakukan berdasarkan fakta dan data.
Hal itu disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah, khususnya terkait peristiwa 1965, yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.
