Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah pusat dan daerah gratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. Permintaan tersebut tercantum dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dikabulkan sebagian terkait uji materi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas.
Menanggapi hal ini, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim menyambut baik putusan MK tersebut.
Menurutnya, putusan MK tersebut sejalan dengan rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya telah menyiapkan program sekolah swasta gratis.
Bahkan, di Jakarta rencananya pembebasan biaya untuk sekolah swasta tertentu berlaku hingga jenjang SMA.
"Itu sebenarnya sejalan dengan rencana Bapak Gubernur Pramono Anung yang beberapa waktu lalu sudah mencetuskan bahwa akan ada sekolah swasta yang disubsidi oleh Pemprov, sehingga bisa membuat siswa di sana tidak ada pungutan," ujar Chico kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Chico menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mematuhi putusan MK. Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Meski demikian, Chico menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal untuk memulai kebijakan tersebut secara mandiri.
"Dengan kemampuan fiskal pemerintah Jakarta, hal ini semoga bisa membuat kita menjadi pioner mewujudkan sekolah swasta gratis," ujarnya.
Menurut Chico, subsidi tidak akan diberikan ke seluruh sekolah swasta. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, hanya akan menggratiskan sekolah-sekolah yang menampung siswa dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Baca Juga: Manut Putusan MK, Menko PMK dan Mendikdasmen Segera Susun Aturan SD-SMP Gratis
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta
Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung juga telah menyampaikan bahwa uji coba program sekolah swasta gratis akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Rencananya, Pemprov akan memulai uji coba tersebut di 40 SD swasta.
"Jadi sekarang ini nanti hanya sekolah-sekolah swasta tertentu di daerah-daerah yang padat penduduk dan daerah yang, mohon maaf, dianggap sedikit tertinggal, sehingga dengan demikian inilah yang menjadi prioritas kami untuk memperbaiki pendidikannya," kata Pramono di Balai Kota pada Rabu (7/5/2025).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko mengatakan pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan lokasi, terutama di daerah yang minim atau bahkan tidak memiliki sekolah negeri.
"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya," kata Sarjoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
"Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya," lanjutnya.
Soal kuota siswa yang akan ditampung dalam program ini, Sarjoko juga belum bisa memberikan rincian.
"Saya belum tahu persis ya, belum ingat ya," katanya singkat.
Wacana sekolah swasta gratis ini sebelumnya juga diangkat oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.
Menurut Ima, uji coba ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ucap Ima pada Rabu (12/3).
Namun, Ima menyebut bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, perlu penyesuaian dan kehati-hatian dalam mengalihkan anggaran, termasuk dari program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu," pungkasnya.
