REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Gubernur Pramono Anung bukan tentang proyek-proyek megah, melainkan membangun fondasi yang kuat bagi Jakarta lima tahun ke depan.
Menurut Rano, langkah awal yang mereka ambil memang tidak menampilkan perubahan fisik kota secara mencolok. Tidak ada pelebaran jalan, pembangunan gedung baru, atau proyek-proyek monumental lainnya.
Sebaliknya, mereka memilih untuk menyentuh akar persoalan sosial yang dirasakan langsung oleh warga.
"Kita memang tidak mengubah visi besar. Kita tidak merubah Jakarta, lebar jalannya atau gedung dan sebagainya, tidak. Tapi lebih kepada Pak Gubernur sering bicara soal disparitas. Di Jakarta ini jurang antara kaya dan miskin terlalu jomplang," kata Rano Karno saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa dalam waktu singkat ini, Pemprov DKI telah menyelesaikan masalah dasar yang selama ini terabaikan, salah satunya soal ijazah anak-anak Jakarta yang tertahan di sekolah karena kendala ekonomi.
"Hampir 6 ribu ijazah anak-anak kita tidak terambil karena faktor ekonomi. Itu hal yang simpel, tapi sangat berarti. Dan kita lakukan itu," ujarnya.
Tak hanya itu, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga diperluas. Dari yang semula hanya mencakup 500 ribu siswa, kini kembali meningkat hingga lebih dari 700 ribu penerima manfaat.
"Memang ini bukan gerakan kolosal. Kita tidak memerlukan langkah-langkah besar yang mencolok. Tapi inilah bentuk penguatan pondasi yang kami maksud," kata pria yang akrab disapa Bang Doel itu.
Rano Karno juga menyoroti pengembangan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang kini telah diperbarui untuk menjawab kebutuhan warga yang semakin beragam, termasuk layanan ambulans dan fitur tanggap darurat lainnya.
"Kemarin kita upgrade JAKI karena kepentingan masyarakat makin banyak. Ambulans, pelaporan, semua terintegrasi. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah, tapi dari sinilah kita mulai membangun Jakarta lima tahun ke depan," jelasnya.
Selama 100 hari, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan 40 program kerja.
Meskipun tidak berskala besar, Rano menyebut seluruh program tersebut bersifat mendasar dan akan menjadi pijakan penting bagi pembangunan ke depan.
"Untuk 100 hari ini, hanya 40 program. Bukan yang besar-besar, tapi yang paling pondasi," pungkasnya.
Survei Indikator Politik
Diberitakan sebelumnya, survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan masyarakat dalam periode 100 hari kepemimpinan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa.
Peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi. Dari angka itu, 41 persen di antaranya menyatakan sangat puas, sementara sisanya menyatakan cukup puas.
“Secara keseluruhan memang Dedi Mulyadi sangat tinggi dan itu yang menjelaskan mengapa media seringkali menggelar liputan tentang KDM. Jadi ratingnya tinggi memang dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen).
Muhtadi menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemimpin tidak hanya didasarkan pada faktor teknokratik atau kinerja, tetapi juga sumbangan dari faktor emosi atau afeksi masyarakat.
Pada tataran ini, Pendiri Indikator itu menyoroti perbedaan tingkat kepuasan masyarakat terhadap figur Gubernur Jabar yang berbeda dengan kinerja pemerintah provinsi (pemprov).
Dalam beberapa aspek, kepuasan masyarakat terhadap Pemprov Jabar masih berada di bawah angka 50 persen, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja (47 persen), pembinaan koperasi di masyarakat (43 persen), kemudahan akses permodalan (43 persen), dan pengentasan kemiskinan (42 persen).
“Artinya, sepertinya warga Jawa Barat itu memberi kredit [kepada] Dedi Mulyadi sebagai gubernur, tetapi kinerja pemprovnya tidak seluruhnya diapresiasi,” ucap Muhtadi.
Survei dilakukan kepada warga di Pulau Jawa yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel di Jakarta 500 responden; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing 600 responden; serta Yogyakarta dan Banten sebanyak 400 responden.
Untuk sampel sebanyak 400 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 5 persen, 500 responden 4,5 persen, dan 600 responden 4,1 persen yang masing-masingnya pada tingkat kepercayaan 95 persen.
TERPOPULER
