Ultimatum Punya Efek Psikologis, Apakah Prabowo Berani Reshuffle Pejabat Tak Becus Kerja?

Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan menilai ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto akan memecat pejabat tidak becus bekerja memiliki dampak psikologis, terutama kepada para anggota Kabinet Merah Putih, baik menteri maupun wakil menteri.

Menurut Yusak, pernyataan Prabowo tersebut memang ditujukan untuk umum, tidak hanya untuk kabinet, melainkan untuk penyelenggara di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Secara psikologis, meskipun pidato itu baru di atas kertas, memang ini memberi dampak psikologi terhadap terutama anggota kabinet ya untuk tidak leluasa "bermain" karena menteri, wamen itu istilahnya ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi dengan anggaran berbatas kan gitu," kata Yusak saat dihubungi Suara.com pada Kamis (5/6/2025).

"Minimal efeknya secara psikologis seperti itulah. Membuat Wamen, Menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih itu untuk tertib," sambung Yusak.

Tetapi menurut Yusak dampak dari pidato Prabowo bisa lebih dahsyat apabila kepala negara menindaklanjutinya dengan tindakan, semisal melakukan reshuffle terutama kepada menteri dan wakil menteri yang tidak becus bekerja, terlebih tidak memiliki capaian dalam 100 hari pertama.

"Karena banyak juga kan menteri-menteri yang jadi sorotan publik. Ada kasus judol yang diduga melibatkan Menkop. Ada menteri yang tersangkut masalah etik, akademis, dan lain sebagainya lah," kata Yusak.

"Ada yang kelihatannya memang nggak ada capaian prestasinya di 100 hari pertama, kan itu harus dievaluasi. Nah, bukti konkretnya evaluasi apa? Ya reshuffle," sambung Yusak.

Menurut Yusak publik justru akan mempertanyakan ulang makna dari pidato Prabowo tersebut bila tidak ada bukti dengan dilakukannya reshuffle.

"Ya, kalau retorika itu udah selesai semua orang tahu pidatonya kalau mau dinilai, nilainya 100 lah. Cuma kan action-nya seperti apa?" kata Yusak.

Istana soal Ultimatum Prabowo

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan pernyataan Prabowo dalam amanat upacara Hari Lahir Pancasila itu berlaku umum.

"Presiden umumkan juga kemarin, itu berlaku umum.  Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan Presiden kemarin," tutur Hasan.

Ia menegaskan pernyataan Prabowo tersebut tidak dituukan untuk orang per orang, melainkan memang berlaku secara umum.

"Ini peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu," kata Hasan.

Prabowo Ultimatum Pejabat Tak Becus Kerja

Sebelumnya, Prabowo kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh. Ia mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta pada Senin (2/6/2025).

Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besae yang dimiliki bangsa Indonesia.

"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo

Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.

Untuk kesekian kali, Prabowo kembali memperingatkan semua unsur di semua lembaga untuk segera berbbenah diri dan segera membersihkan diri.

"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," sambungnya.