Dia pun tak setuju soal legalisasi judi di Indonesia. Menurutnya, jika alasannya karena negara mengalami defisit, terdapat banyak sektor yang masih dapat dioptimalkan. Misalnya, mengoptimalkan pengambilan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
"Kita tidak perlu melegalkan judi, soal negara hari ini defisit tidak punya uang, karena memang seharusnya aparat penegak hukum ini (mengoptimalkan pengembalian kerugian negara), berapa banyak bawa uang korupsi, lima sampai 300 triliun itu sudah balik belum?" kata Hasbi.
Sebelumnya wacana legalisasi kasino kembali mencuat di Indonesia pada bulan lalu. Isu ini muncul usai pernyataan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, dalam rapat dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada 8 Mei lalu.
Dalam rapat itu, Galih mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang baru. Ia menilai, negara tak bisa terus bergantung pada pendapatan dari shukuektor sumber daya alam.
Galih mencontohkan langkah Uni Emirat Arab yang berencana membangun kasino, meski negara tersebut berbasis Islam. Menurutnya, ini bentuk keberanian berpikir di luar kotak.
"Coba negara Arab jalanin kasino. Itu maksudnya mereka out of the box, lembaga dan kementerian/lembaganya out of the box," ucap Galih.
Ia menjelaskan, negara seperti UEA tengah berupaya lepas dari ketergantungan pada minyak. Salah satunya dengan mengembangkan sektor pariwisata, termasuk melalui kasino.
“Dari sumber daya alam ke jasa, khususnya jasa sosial dan wisata,” kata Galih.
Baca Juga: Legalisasi Kasino di Indonesia: Cuan atau Kutukan?
