Indef Sebut Prabowo Tiru Ideologi Ayahnya: Sosialisme Pasar ala Soemitro

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah meniru arah kebijakan ekonomi ayahnya, Prof Soemitro Djojohadikusumo, yang diketahui juga seorang ekonom nasional. Soemitro dikenal punya pendekatan sosialisme pasar. 

Pandangan itu disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Didik J. Rachbini.

"Ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar," kata Didik Rachbini dalam keterangan yang diterima Suara.com, Senin (9/6/2025).

Menurut Didik, pendekatan ini terlihat dari peran negara yang kuat dalam ekonomi, namun tetap memberi ruang pada mekanisme pasar.

Ia menjelaskan, ideologi ekonomi Prabowo saat ini tidak bisa dilepaskan dari warisan pemikiran ayahnya, Prof. Soemitro, yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah ekonomi Indonesia.

"Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Soemitro. Ideologi Soemitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif," tuturnya.

Didik menuturkan, pada era awal kemerdekaan, pemikiran nasionalisme konstitusional dan sosialisme demokratik sangat memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional.

"Artinya, Soemitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat," katanya.

Ia menilai, corak itulah yang kini tampak dalam sejumlah kebijakan ekonomi Prabowo, terutama yang berorientasi pada peran negara dan perlindungan rakyat kecil.
 
"Inilah yang dipraktikan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini," ujar Rektor Universitas Paramadina tersebut.

Pendekatan tersebut juga sesuai dengan isi buku Paradoks Indonesia yang ditulis Prabowo sebelum Pilpres 2019. Ia menyebut pendekatan ini dikenal sebagai “ekonomi konstitusi,” dan semakin tampak dalam program-program unggulan Prabowo, seperti makan siang gratis dan penguatan pertahanan pangan nasional.

"Ini sejalan dengan pemikirannya di dalam bukunya Paradoks Indonesia, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi)," pungkasnya.

Profil dan Rekam Jejak Soemitro Djojohadikoesoemo

Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo merupakan salah satu sosok ekonom yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Soemitro yang merupakan anak keturunan ningrat Jawa ini pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Belanda Rotterdam dan berhasil lulus pada tahun 1937.

Setelah perang dunia kedua, Soemitro pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berperan sebagai delegasi Indonesia dalam organisasi PBB di Amerika Serikat. 

Soemitro juga berperan aktif dalam menggalang dana demi mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu tokoh dalam Konferensi Meja Bundar sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia.

Soemitro akhirnya didaulat untuk menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir pada tahun 1950. Hampir dua tahun menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Soemitro diberikan tugas baru untuk menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, berbagai investor asing mulai berinvestasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai orang pemerintahan dan politikus, Soemitro juga diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Soemitro lalu bergabung ke Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Namun sayangnya, PRRI pun ditumpas sehingga menyebabkan Soemitro tidak pulang ke Tanah Air hingga tahun 1967 demi mengamankan situasi pemberontakan di Indonesia.

Pada 1967 saat Soeharto menjadi presiden, Soemitro diundang untuk kembali ke Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968.

Berbagai kebijakan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan ekspor impor yang diperketat. Ia pun mendorong ekspor besar-besaran agar mendapatkan bea masuk agar uangnya dapat dikelola oleh pemerintah.

Berbagai kebijakan dagang yang diberlakukan oleh Soemitro dianggap sebagian orang terlalu muluk-muluk. Isu ini pun diperkuat dengan pengangkatan Soemitro sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II pada tahu 1973. Saat itu, banyak orang yang beranggapan adanya perbedaan prinsip dagang antara Soeharto dan Soemitro.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri, Soemitro pun masih aktif sebagai ekonom dan pemerhati ekonomi di Indonesia.

Kekhawatirannya soal pemerintahan Soeharto mulai diungkapkannya lewat kritik kritik kerasnya hingga saat krisis moneter melanda di Indonesia. Soemitro pun menjadi salah satu tokoh yang vokal dan berani menyuarakan berbagai kesalahan perhitungan selama pemerintahan Soeharto.