REGIONAL:
Suara.com - Kedekatan yang kian intens antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto dinilai berpotensi mengubah peta kekuatan politik nasional.
Apalagi jika PDIP resmi merapat ke koalisi pemerintahan, maka keseimbangan pengaruh dalam lingkar kekuasaan bisa bergeser, termasuk terhadap posisi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Langkah politik ini, menurut Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, bukan hanya memperkuat posisi Prabowo di awal pemerintahannya, tetapi juga dapat menyudutkan peran politik Jokowi yang selama ini memiliki kekuatan tersendiri di luar partai.
"Saya kira meski ibu Megawati dengan Pak Prabowo semakin dekat dan jadi bergabung dalam koalisi pemerintahan, memang bisa jadi akan mengubah peta kekuatan politik, termasuk posisi pak Jokowi. Jika sebelumnya kuat pengaruhnya, bisa berkurang dan menyurut," kata Lili kepada Suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).
Meski begitu, Lili menilai bahwa hubungan pribadi antara Prabowo dan Jokowi akan tetap terjaga.
"Meski dekat dengan ibu Megawati, hubungan baik antara Pak Prabowo dengan pak Jokowi akan tetap," katanya.
Menurutnya, Prabowo memang memiliki kepentingan untuk melindungi Jokowi secara politik, termasuk dari isu yang belakangan menguat yakni terkait ancaman pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi juga secara politik akan terus melindungi Pak Jokowi, termasuk dari ancaman pemakzulan terhadap Gibran sebagai wapres," imbuh Lili.
Sebelumnya, kedekatan simbolis antara Prabowo dan Megawati mulai tampak pada pertemuan keduanya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin 7 April 2025 lalu.
Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan kalau pertemuan itu ditandai dengan suasana kekeluargaan, penuh canda, sambil membahas tantangan global seperti perang dagang dan geopolitik
Pertemuan itu kemudian menimbulkan spekulasi bahwa PDIP bakal merapat ke Pemerintahan Prabowo, meski tanpa kursi resmi dalam kabinet.
Seperti diberitakan, publik sempat dihebohkan dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang terlihat enggan menyapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/6/2025).
Terkait itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai gestur diam Megawati bukan tanpa makna.
Sikap Megawati yang tidak berinteraksi dengan Gibran dinilai mencerminkan masih adanya luka politik lama antara keduanya.
"Hal itu wajar terjadi mengingat politik Megawati yang hitam-putih. Megawati akan menunjukkan suasana kebatinannya apa adanya," kata Jamiluddin saat dihubungi oleh Suara.com pada Rabu (4/6/2025).
Jamiluddin menambahkan, sikap tersebut wajar mengingat karakter Megawati selama ini memang dikenal lugas dan tidak menyembunyikan perasaan dalam ranah politik, kendati sedang berada di ruang publik.
Menurut Jamiluddin, sikap Megawati yang tidak menyapa Gibran juga menunjukkan bahwa hubungan personal maupun politik antara keduanya masih memburuk.
Ketidaksukaan itu, menurutnya, berasal dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya setelah Gibran memilih maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024—sebuah langkah politik yang membuatnya dipecat dari PDIP.
"Kalau Megawati tidak mau berbicara dengan Gibran, itu artinya kebatinannya memang masih tidak suka. Ketidaksukaannya itu tentu saja karena pengalamannya yang tidak baik dengan Gibran," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa sejak Gibran dipecat dari PDIP, hubungan antara keduanya tidak pernah benar-benar pulih. Meski kini Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden, posisi itu tidak serta merta memperbaiki relasi personal maupun politis dengan Megawati.
"Hubungan tidak baik itu terlihat sejak dipecatnya Gibran dari PDIP. Hubungan tidak baik itu tampaknya masih berlanjut hingga saat ini," pungkasnya.
TERPOPULER
