Infografis
Padahal sebelumnya, Orideko Burdam Bupati Raja Ampat mengaku tidak tahu mengenai perizinan penambangan yang menurutnya dari pemerintah pusat.
"Kenapa akhirnya sekarang dia berubah? Ada sesuatu yang mengubah pikirannya. Karena bisa saja ditelepon," sentil Ahmad Sahroni.
"Stop permanen dan suruh tanggung jawab nanemin (pohon) lagi, balikin lagi," tegasnya.
Mengenai pekerjaan warga setempat yang menjadi alasan penolakan penambangan ditutup oleh Orideko Burdam, Ahmad Sahroni merasa wisata Raja Ampat lebih menjanjikan.
"Carilah makan di tempat lain yang memang jangan merusak. Toh dengan adanya Raja Ampat, orang datang dari dunia mana pun," jelas Ahmad Sahroni.
"Dia ingin melihat keindahan dan orang berbondong-bondong ke sana, tidak mungkin cuma datang secara fisik. Pasti bawa duit," lanjutnya dengan penuh keyakinan.
Melihat berbagai pihak telah bersuara, Ahmad Sahroni yakin Presiden Prabowo akan segera membuat kebijakan yang menghentikan penambangan di Raja Ampat.
"Presiden kita orang yang paling jeli mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Pak Presiden Prabowo, kalo udah rakyat yang ngomong, pasti didengerin. Apalagi Raja Ampat," tandasnya.
Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM belum lama ini menghentikan sementara aktivitas penambangan usai muncul keluhan dampaknya terhadap pariwisata setempat.
Baca Juga: Brand Parfum Bikin Video Satire Raja Ampat, Nama Wapres Gibran dan Menteri Bahlil Kena Sindir
Yang terbaru, empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat telah dicabut.
PT GAG Nikel tetap dipertahankan, sementara IUP yang dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
IUP empat perusahaan dicabut lantaran terbukti mencemari lingkungan berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Empat perusahaan itu juga berlokasi di dalam Geopark Raja Ampat. Dukungan untuk mencabut IUP pun diberikan oleh pemerintah daerah setempat.
Pencabutan empat perusahaan tambang di Raja Ampat diputuskan setelah Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama Menteri ESDM Bahlil baru-baru ini.
Sementara izin PT GAG Nikel tidak dicabut karena ternyata sesuai dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan tidak melanggar regulasi.
