REGIONAL:
Suara.com - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai jika pengaruh Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi nampaknya sudah mulai memudar.
Hal itu, kata dia, ditandai dengan adanya tekanan yang diterima Jokowi sendiri kemudian juga sudah jarang bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tekanan pada Jokowi dan mulai berkurangnya intensitas pertemuan dengan Prabowo, bisa menandai memudarnya pengaruh Jokowi, terlebih statement anggota kabinet seperti Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia yang akan kembali mendukung Prabowo, bisa jadi menguatkan dugaan jika Jokowi mulai melemah," kata Dedi kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (10/6/2025).
Selain itu, memudarnya pengaruh Jokowi di kancah politik ditandai dengan belum berlabuhnya Gibran Rakabuming Raka ke partai politik.
"Juga, terkait posisi Gibran yang hingga kini tidak berlabuh ke Parpol, indikasi tambahan jika kekuatan Jokowi mulai kehilangan keseimbangan," katanya.
Di sisi lain, Dedi menilai, justru memudarnya pengaruh Jokowi dirasa bagus.
Terlebih buat pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya.
"Dan ini sebenarnya bagus, Prabowo bisa leluasa secara mandiri lakukan konsolidasi politik tanpa campur tangan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memiliki sikap politik yang berbeda terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Secara garis besar, PDIP terlihat semakin dekat dan kooperatif terhadap Prabowo, bahkan sudah berperan seperti partai pendukung pemerintah. Namun pada saat yang sama, partai berlambang banteng itu terus melancarkan kritik terhadap Gibran yang juga putra sulung mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan bahwa posisi PDIP saat ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah secara de facto.
"Hal itu sangat terlihat dari tidak adanya kritik keras terhadap Prabowo. Nah, artinya di sini sebetulnya PDIP melalui fraksinya di DPR RI sudah sangat kooperatif dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo," kata Jamiluddin kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa .
Dengan demikian, kata Jamiluddin, fungsi PDIP saat ini sudah tak jauh berbeda dari partai-partai pendukung pemerintahan lainnya, meski secara formal belum menyatakan bergabung ke dalam koalisi.
"Mereka sudah sama fungsinya sebagai partai yang berada di pemerintahan. Tapi itu hanya secara de facto, karena secara de jure mereka kan belum bergabung," kata dia.
Berbeda dengan pendekatan mereka terhadap Prabowo, Jamiluddin mencatat bahwa PDIP masih menunjukkan sikap kritis terhadap Gibran.
Tak hanya Gibran, kritik juga diarahkan kepada kelompok politik yang dinilai masih berada dalam pengaruh Jokowi, termasuk sejumlah sosok yang masih bertahan di Kabinet Prabowo.
"Kita lihat, apa yang dilakukan Gibran itu kan selalu dikritik oleh PDIP. Begitu juga konco-konconya Jokowi yang masih ada di Kabinet Prabowo, itu kan tidak lepas dari kritik dari fraksi PDIP. Jadi, PDIP akan menjadi batu sandungan jalan buat gengnya Jokowi, baik di luar Kabinet maupun di dalam Kabinet," jelasnya.
Jamiluddin menyebut Partai Gerindra sendiri nampak sangat memahami situasi politik itu. Ia meyakini, karena itu Prabowo dan lingkarannya terus menjaga komunikasi dengan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya yakin Gerindra sangat menyadari itu,” ujarnya.
Langkah menjaga hubungan ini, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh Prabowo secara langsung, tetapi juga melalui utusan-utusan yang dikirimkan ke Megawati.
"Karena itu mereka tetap berselaturahmi dengan Megawati, baik Prabowo sendiri maupun orang yang diutus," pungkasnya.
TERPOPULER