Infografis
Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.
"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorelnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut Pramono.
Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.
Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.
Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," pungkasnya.
Proyek Mangkrak Monorel
Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.
![Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (2/6/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/02/70883-tiang-monorel-mangkrak-tiang-monorel-jakarta.jpg)
Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.
Baca Juga: Imbas Prabowo dan Megawati Makin Lengket: Gibran Terancam jadi Wapres Seremonial?
PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.
Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.
Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail.
Tiang-tiang yang terlanjur dibangun pun terbengkalai dan asetnya beralih ke PT Adhi Karya.
Seiring waktu, tiang-tiang besi itu tak hanya menjadi “fosil beton” di tengah kota, tapi juga sempat jadi sasaran pencurian pada 2021.
Hingga kini, Pemprov DKI belum memiliki keputusan final soal nasibnya.
